Deklarator Tolak Projo jadi Partai

Rabu, 04 Februari 2015 – 10:49 WIB
Joko Widodo. Foto: ist

jpnn.com - JAKARTA - Wacana pembentukan partai politik Pro Jokowi yang notabene berasal dari Organisasi Kemasyarakatan Projo, relawan pendukung Joko Widodo di pilpres 2014, menuai kontroversi.

Kader PDI Perjuangan yang juga salah satu inisiator gerakan PDIP Projo, Fahmi Habsyi menegaskan sebaiknya wacana pembentukan parpol Projo itu dihentikan. 

BACA JUGA: Dwi Priyatno Disebut Gantikan BG, Jokowi Tersenyum

"Menurut saya Indonesia Baru yang ditunggu rakyat dari energi Jokowi saat ini, bukan parpol baru," katanya, Rabu (4/2).

Dijelaskan Fahmi, PDIP Projo saat itu dideklarasikan sebagai dialektika politik internal ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum memutuskan apa-apa soal pencapresan.

BACA JUGA: Ini yang Menjadikan Risma Jadi Wali Kota Terbaik Dunia

"Setelah Bu Mega capreskan Jokowi, sebagai kader kita tegak lurus mengawalnya hingga saat ini. Sejak Bu Mega capreskan Jokowi saya tidak aktif lagi," kata Fahmi.

Bagi Fahmi, Jokowi itu salah satu catatan emas sejarah tentang kesuksesan sebuah partai mendorong kadernya menerima estafet kepemimpinan nasional.

BACA JUGA: Setkab Siapkan Perppu Save KPK

"Coba dari era Soekarno hingga saat ini, adakah mantan presiden Indonesia dan partai yang sukses siapkan kadernya jadi Presiden? Ruh-nya PDI Perjuangan ada dalam semangat Marhaen Jokowi," ungkapnya.

Dia menjelaskan, kerelaan dan kecerdasan emosional Mega dan kader PDI Perjuangan yang lain untuk tidak memaksakan diri maju sebagai presiden ataupun sebagai wapres bersama capres yang lain, ternyata menjadi penghalang kemenangan lawan politik PDI Perjuangan saat pilpres dan pileg lalu.

"Saya pikir partai kader seperti ini yang ditakuti lawan politik tahun 2019," katanya.

Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti ini mengatakan bahwa Jokowi sadar yang dibutuhkan saat ini dukungan partai-partai yang punya kursi  di parlemen dan komunikasi politik yang baik dengan semua partai agar program bisa berjalan.

Termasuk dengan PDI Perjuangan sebagai fondasi dasar kawah candradimuka Jokowi yang diusung sejak dari Solo, DKI hingga jadi Presiden.

"Jika kerja Jokowi sukses memimpin NKRI maka PDIP  ikut harum, tapi jika Jokowi gagal maka PDIP ikut kena getahnya tahun 2019. Kontrak Jokowi dengan rakyat ini yang harus dikawal PDIP dan ormas-ormas relawan agar Jokowi diperpanjang kontraknya oleh rakyat 2019-2024," pungkasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini 6 Alasan Jokowi Harus Lantik BG Jadi Kapolri


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler