jpnn.com, BATAM - Animo masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri kerap dimanfaatkan oknum komite dengan memungut uang pemulus, bahkan dipatok hingga Rp 1,5 juta per anak.
Hal ini terungkap saat Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyambangi SMPN 52 Batam yang berlokasi di Botania Garden, Belian, Batamkota, Senin (17/7).
BACA JUGA: Lah, Satu Kelas Isinya Hanya Tiga Siswa Baru?
Sekolah tersebut merupakan satu dari tiga sekolah yang jadi sasaran sidak Amsakar. Dua sekolah lainnya, yakni SDN 010 Batamkota dan SDN 006 Batamkota.
"Saat kami kumpulkan panitia, termasuk Kepala SMPN 52 Batam Liendriani dan murid-murid, terungkaplah ternyata ada empat orang yang setor ke oknum komite," kata Amsakar di sela-sela sidak di SDN 006 Batamkota yang berlokasi di Perumahan Taman Raya.
BACA JUGA: Tas Anak Dilakban hingga Dipaku Demi Tempat Duduk di Kelas
Dia menyampaikan, berdasarkan penuturan pihak sekolah bahwa untuk lolos calon wali murid harus menyetor ke oknum Rp 1,5 juta per siswa. Artinya, dari empat orang dapat dijumlahkan Rp 6 juta.
"Yang bersangkutan sudah mulai mengembalikan, tapi baru diangsur masing-masing satu juta atau baru Rp 4 juta," sebutnya seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.
BACA JUGA: Duh, Proses Belajar Mengajar sudah Mulai, 500 Siswa Belum Tertampung
Menurut Amsakar, keinginannya untuk turun langsung ke sekolah ini terkait informasi bahwa pihak sekolah baik kepala sekolah maupun guru mengutip sejumlah uang ke wali murid. Namun hasil yang ia peroleh unsur kepala sekolah maupun guru tidak terlibat dalam kasus tersebut.
"Kalau kabar kepala sekolah atau guru yang main angka, itu hoax. Uang Rp 1,5 juta dari yang tidak bagus ini cukup sayang jika dibanding pekerjaan mulia guru," jelasnya.
Dia menyampaikan, kepastian kepala sekolah dan guru tidak terlibat juga dia dapatkan saat menyambangi SDN 010 Batamkota. Sekolah ini awalnya diinformasikan ada pungutan yang digunakan untuk perbaikan jalan menuju sekolah.
"Saya panggil kepala sekolahnnya ibu Rianawati, dia sebut 'Demi Allah, jangan buat saya menggigil pak'. Komitenya Pak Darmanheri juga saya panggil, dia sampaikan tak ada komite memungut uang," paparnya.
Untuk SDN 010 ini, jika hal ini benar terjadi tak lain adalah perbuatan oknum. "Mereka malah minta saya buka-bukaan saja tentang oknum itu. Saya ingin dalami oknum, tapi yang lapor saja tak mau terbuka, bagaimana mau di-follow up," tuturnya.
Sekolah lain yang jadi tujuan safari sidak Amsakar adalah SDN 006 Batamkota. Di sekolah ini tidak ditemukan aktivitas pungutan, malah yang ia dapatakan adalah keadaan siswa yang overload.
"Di sekolah Pak Dalius (Kepsek SDN 006 Batam, red) ini tak ada istilah angka-angka. Yang ada overload, idealnya tampung 80 hingga 120 anak, kini tapung 200 siswa. Terpakasa ruang kepala sekolah dan perpusatakaan dipakai," ungkapnya.
Ditanya terkait penindakan oknum komite nakal, ia mengaku tak bisa berbuat banyak. Namun ia meminta Dewan Pendidikan Batam dapat lebih aktif membina Komite Sekolah. "Kita tanamkanlah dalam diri ini membangun pendidikan ini," terangnya.(eja/rng/cr13)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenang, Masih Ada 800 Kursi di Sekolah Negeri
Redaktur & Reporter : Budi