Demi Bansos Tunai, Khawatir Muncul Klaster PT Pos

Sabtu, 23 Mei 2020 – 03:39 WIB
Suasana kerumunan warga saat pembagian BST. Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, BANDUNG - Demi mengambil bantuan sosial tunai (BST), ratusan warga memadati Kantor PT Pos di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (22/5).

Mereka tidak mengindahkan penerapan pembatasan fisik sebagai protokol kesehatan.

BACA JUGA: Noverlina Kaget Dapat Bansos Tunai, Bukan Karena Jumlahnya

Salah seorang warga yang mengantre, Lilis (39) mengaku sudah antre sejak pagi hari. Uang bantuan itu dibutuhkannya untuk menyambung hidup di tengah pandemi meski ia tahu bahwa berkerumun sangat berpotensi menyebarkan virus corona.

"Saya pasrah saja. Soalnya butuh banget uang. Sudah habis. Jadi, engga apa-apalah berdesakan juga," kata Lilis.

BACA JUGA: Data Bansos Bermasalah, Kades Diamuk Warga Sampai Kayak Begini

Warga yang mengantre di Kantor Pos itu terdiri dari mulai anak muda hingga lansia, dan ada anak-anak yang ikut. Warga tersebut mengantre untuk mendapat bantuan Rp600 ribu dari pemerintah.

Meski terpaksa mengantre berdesakan, ia berharap ke depannya ada petugas yang mengatur untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Karena ia tahu bantuan tersebut bakal diberikan dalam dua tahap.

BACA JUGA: Kabareskrim: Saya Sudah Perintahkan, Tindak Kalau Ada Permainan

"Saya berharap bulan depan tidak antre seperti ini," kata Lilis.

Warga lainnya, Atik (50) menyayangkan tidak adanya petugas yang mengatur protokol kesehatan dalam proses pembagian BST. Ia mengaku khawatir dapat tertular COVID-19 karena kerumunan itu dapat berisiko.

"Mudah-mudahan setelah antrean ini orang-orang masih pada sehat. Bulan depan antrenya jangan begini kalau bisa," kata Atik.

Senada dengan Atik, warga lainnya Dadang Kurnia (46) meminta pemerintah dan petugas lebih tegas dalam menerapkan protokol kesehatan.

Ia berharap jangan sampai ada klaster baru di tempat pembagian BST, karena tempat pembagian BST bukan hanya di Kantor Pos Asia Afrika.

"Pemerintah harusnya tegas. Ini enggak ada yang ngatur. Jadi desak-desakan. Kami juga enggak mau kayak gini, jangan sampai ada klaster PT Pos," kata Dadang. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler