jpnn.com - JAKARTA – Komisi X DPR Minta Prof Nunuk Cari Skema Baru demi Guru Lulus PG PPPK.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, program pengadaan 1 Juta guru PPPK semangatnya ialah untuk memberikan afirmasi guru honorer menjadi ASN jenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
BACA JUGA: Bahas Seleksi PPPK 2022, Kalimat Ferdy DPR Keras, Pesan Serius untuk Guru Honorer
Namun, lanjutnya, skema pengangkatan guru honorer menjadi PPPK yang dibuat Kemendikbudristek masih tambal sulam.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta Pelaksana Tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani membuat skema ulang pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
BACA JUGA: PPPK 2022 Dibuka, Prof Nunuk Dibombardir WA Guru Honorer, Isinya Bikin Menggeleng
Skema itu harus mengakomodir guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021 agar segera mendapatkan penempatan.
“Ini perlu dicari formulasi yang tidak lagi tambal sulam, tetapi harus firm. Tolong dicarikan skema lagi yang masuk P1 supaya mereka mendapat penempatan dari proses seleksi ini,” ujar Syaiful Huda saat mengawali rapat kerja Komisi X DPR dengan Plt Dirjen GTK Nunuk Suryani, di Senayan, Jakarta, Kamis (3/11), dikutip dari channel Youtube Komisi X DPR RI.
BACA JUGA: 5 Kelucuan Seleksi PPPK yang Membuat Guru Lulus PG Menangis, Ya Ampun
P1 merupakan peserta seleksi PPPK guru pada 2021 dan telah memenuhi passing grade (PG), yang jumlahnya mencapai 193.954.
“Komisi X mendukung penuh. Jangan sampai teman-teman yang sudah P1 dan P2, P1 terutama, jangan sampai tidak mendapat SK pengangkatannya,” sambung Syaiful Huda.
Prof Nunuk Membeber Masalah Seleksi PPPK
Dalam rapat tersebut, Nunuk Suryani menguraikan beragam masalah seleksi PPPK 2022, termasuk sisa masalah seputar perekrutan PPPK 2021.
Dia mengatakan masih banyak lulusan PPPK 2021 yang hingga saat ini belum diangkat oleh pemerintah daerah atau pemda.
Terkait seleksi PPPK 2022, Prof Nunuk menyebut ada 53.241guru lulus PG tidak bisa diangkat PPPK tahun ini karena formasinya tidak tersedia.
"Dari 193.954 guru lulus passing grade (PG) yang aman karena sudah tersedia formasi adalah 127.186 guru," kata Nunuk Suryani.
Salah satu penyebabnya, kata Nunuk, karena banyak pemda yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan.
Bahkan, ada yang sudah mengusulkan formasi, tetapi tiba-tiba membatalkan.
Melihat kondisi tersebut, Nunuk meminta bantuan Komisi X DPR untuk menyosialisasikan kepada pemda bahwa anggaran gaji PPPK 2022 sudah dijamin pemerintah. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu