jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Golkar siap mendukung penuh kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran di APBN demi memangkas defisit. Namun, Golkar juga mengingatkan menteri yang beken disapa dengan panggilan Mbak Ani itu tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Nawacita.
Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan, Presiden Jokowi saat berpidato di depan MPR maupun sidang bersama DPR dan DPD pertengahan Agustus lalu bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kredibilitas pemerintahan. Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani menyuarakan pentingnya membangun kredibilitas di APBN.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk Diaspora yang Ingin Kewarganegaraan Ganda
“Anda juga bicara penghematan anggaran. Tapi, saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita presiden di Nawa Cita," kata Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (25/8).
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu mencontohkan, SMI harus tetap manjalankan visi Presiden Jokowi tentang membangun Indonesia dari pinggir. Karenanya, Misbakhun pun mengapresiasi langkah SMI menunda pencairan dana alokasi umum (DAU).
BACA JUGA: Butet Siapkan Perlawanan Jika Harga Rokok Rp 50 Ribu per Bungkus
“Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda DAU dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan presiden membangun dari pinggiran," tegasnya.
Misbakhun juga menganggap SMI yang baru pulang dari Amerika Serikat mulai menyesuaokan diri dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mempertahankan anggaran infrastruktur. Sebab, kata Misbakhun, keinginan Presiden Jokowi adalah menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa.
BACA JUGA: TNI AL Taklukkan Kapal Vier Harmoni di Pulau Dato
Walau demikian Misbakhun mengingatkan SMI bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi menjaga kredibilitas Jokowi. Contohnya adalah pencairan dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp 23 triliunan.
Misbakhun mengatakan, SMI pernah menyebut dana itu belum dicairkan karena gurunya tidak ada, atau ada guru namun belum disertifikasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan gurunya ada dan sudah lama mengabdi namun tunjangannya belum dibayarkan.
“Tolong, bila ibu baru dapat info, mohon didalami. Faktanya di lapangan banyak sekali guru-guru kita itu. Kenapa ini harus? Sebab konstitusi kita sudah wajibkan 20 persen dana pendidikan," kata Misbakhun.
Karenanya mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan, Golkar akan terus mengawal proses penghematan anggaran. "Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper, tapi realitas di lapangan," tegasnya.
SMI pun terlihat mengangguk-angguk dan sesekali tersenyum menyimak pernyataan Misbakhun. Karenanya Misbakhun meyakini mantan petinggi di Bank Dunia itu bakal benar-benar menjaga kredibilitas Jokowi.
"Ibu tersenyum, saya yakin ibu juga tahu ini. Jadi mari kita bersama-sama bekerja menjaga kredibilitas ini. Selamat datang kembali ke Republik Indonesia bersama kita," ucapnya.
Sedangkan Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng yang memimpin rapat kerja menyatakan, penyusunan APBN harus benar-benar cermat dan realistis agar tidak perlu revisi berkali-kali. "Jadi kita harap Menkeu bisa membuat postur APBN yang lebih realistis dan tak berubah-ubah lagi," katanya.(jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertemuan Konsultasi DPD RI, Kemendagri dan Kemenkeu Hasilkan Tiga Kesepakatan
Redaktur : Tim Redaksi