jpnn.com - JAKARTA - Ditolaknya judicial review Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) oleh Mahkamah Konstitusi juga berimbas pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kubu koalisi yang dikomandoi PDI Perjuangan. Namun, posisi itu tidak membuat partai pimpinan Muhaimin Iskandar menyerah.
Kini PKB dilaporkan sedang mencolek-colek partai yang ada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Demokrat, untuk bisa digandeng mengusung paket pimpinan DPR.
BACA JUGA: KPK Periksa Pegawai Money Changer Untuk Gubernur Riau
Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, mengatakan akan membicarakan masalah ini dengan PDI Perjuangan. PKB menilai, peluang untuk ikut mengajukan paket pimpinan DPR, MPR dan alat kelengkapan lainnya itu masih ada.
"Kita berharap ada yang masuk (jadi pimpinan). PPP, PAN, apa Demokrat masih terbuka peluang (diajak koalisi). Intinya komunikasi politik, seperti apa nanti kedua belah pihak ini," katanya, Selasa (30/9).
BACA JUGA: Dalih Apa pun, SBY Tetap tak Dipercaya Publik
Yang terpenting bagi PKB adalah bagaimana pemerintahan ke depan yang dipimpin Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla bisa berjalan baik.
Saat ditanya apakah PKB merasa paling dekat dengan PPP, PAN maupun Demokrat yang di luar KMP, sehingga merasa peluang koalisi masih terbuka? Karding mengaku ketiga parpol itulah yang mungkin bisa diajak berkomunikasi.
BACA JUGA: KPK Jemput Paksa Bos Bukit Jonggol Asri
"Saya kira beberapa otomatis ya itulah, yang bisa diajak komunikasi, bukan dirayu. Kita tidak bisa berandai-andai (tidak dapat kursi pimpinan), tapi kalau itu terjadi itu fakta politik, realitas politik," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruhut Sebut Nurhayati dan Max Jual Demokrat ke KMP
Redaktur : Tim Redaksi