jpnn.com - KUBU RAYA - Calon Presiden RI nomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menekankan pentingnya negara memiliki Dewan Sawit Nasional yang bekerja langsung di bawah presiden, saat menghadiri Hajatan Rakyat di Lapangan Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (31/1).
Ribuan warga yang hadir, yang mayoritas masyarakat adat dan petani sawit, menyambut dengan baik program Ganjar Pranowo tersebut.
BACA JUGA: Mampir ke Pasar Kapuas Indah Pontianak, Ganjar Beli Sepatu Seharga Rp 65 Ribu
Menurut Ganjar, dengan adanya Dewan Sawit Nasional, maka potensi sawit yang besar di negeri ini bisa dikelola dengan baik dan petani lebih sejahtera.
"Hari ini saya di Kalbar mendengarkan curhatan warga yang mayoritas petani sawit. Banyak persoalan, mulai pupuk susah, stabilitas harga tandan buah segar (TBS) yang rendah, hingga manajemennya," kata Ganjar.
BACA JUGA: Ini Makna Mendalam di Balik Kampanye Ganjar Pranowo di Banda Neira
Selain itu, lanjut Ganjar, ada pula persoalan infrastrukrtur perkebunan hingga pedesaan yang buruk. Menurut dia, buruknya infrastruktur jalan membuat ongkos transportasi membengkak, sehingga pendapatan menjadi berkurang.
"Rasanya kita mesti punya Badan Sawit Nasional yang kerjanya langsung di bawah presiden. Sebab ini komoditas besar dan kita juara dunia soal ini," katanya.
BACA JUGA: Tokoh Dayak Kalbar: Hanya Ganjar Capres yang Membuat Masyarakat Pintar
Menurut Ganjar, sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia, tetapi pengelolaannya masih belum baik. Oleh karena itu, kata dia, hasilnya pun belum optimal.
"Maka Dewan Sawit Nasional bisa bekerja untuk itu agar petani sawit kita harkat dan martabatnya lebih baik. Mereka akan mendapat tempat terhormat karena mendapat harga baik. Ini PR kita bersama dan biarkan Ganjar Mahfud yang menyelesaikannya," paparnya.
Selain itu, ada juga persoalan tanah adat di Kalimantan Barat dan seluruh daerah di Indonesia, yang harus diselesaikan. Mereka yang tinggal di hutan-hutan selama puluhan tahun banyak yang tergusur akibat pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Hak ulayat adat ini yang harus ditegakkan. Kenapa? Mereka yang sudah hidup puluhan tahun selalu tergusur. Kenapa hak ulayat adat tidak dihormati? Itu hal yang harus diselesaikan," katanya.
Termasuk pula mereka yang tinggal di hutan produksi yang selama ini mendapatkan perlakuan tidak adil.
"Maka banyak yang menyarankan ke saya, bisa tidak itu di-enclave. Menurut saya, sangat bisa. Inilah penghormatan kita terhadap masyarakat adat agar mereka mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik," ungkap Ganjar Pranowo.
Pernyataan Ganjar itu mendapat respons positif dari tokoh adat Dayak Kalimantan Barat Cornelis.
Mantan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) ini menegaskan pihaknya yakin Ganjar bisa mewujudkan hal tersebut.
Eks gubernur Kalbar yang menjabat dua periode itu meyakini apabila Ganjar menjadi presiden, maka persoalan banyaknya tanah adat yang dikuasasi negara atau industri di Kalbar bisa diselesaikan.
"Mari kita menangkan Pak Ganjar. Supaya tanah adat yang dikuasai industri bisa dikembalikan. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang!" kata Cornelis. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com