jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun yang dikenal gigih membentengi kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang ekonomi mengaku sedang waswas. Penyebabnya adalah hilangnya kata Nawacita pada bagian pembuka buku RAPBN 2017.
Misbakhun menyampaikan kekhawatirannya dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di Kompleks Parlemen, Kamis (1/9) malam. Dalam raker dengan agenda pembahasan asumsi makro itu Misbakhun mengatakan, dirinya sudah tiga kali terlibat pembahasan APBN sejak pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Konon Reza Bukan Pecandu Narkoba, tapi Hanya Coba-Coba
Pertama, Misbakhun ikut membahas APBN Perubahan 2015. Yang kedua adalah APBN 2016.
Dan terakhir RAPBN 2017 yang saat ini sedang dibahas. Namun, Misbakhun justru khawatir dengan tidak adanya kata Nawacita dalam buku RAPBN 2017.
BACA JUGA: Kutuk Keras Penjualan 99 Anak pada Gay
“Saya bawa nota keuangan sejak tahun awal. Di nota keuangan saat ini saya bingung. Dulu selalu ada karena Nawacita di halaman pertama,” katanya.
BACA JUGA: Mau Terhindar dari Virus Zika? Jangan Dulu ke Singapura!
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dokumen JPNN.Com
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, rakyat memilih Joko Widodo karena Nawacita. Karenanya ketika Jokowi terpilih menjadi presiden, maka rakyat pun menginginkan Nawacita direalisasikan.
Politikus Golkar menegaskan, Nawacita itu pula yang mestinya tercermin dalam APBN. “Kita memilih Jokowi karena Nawacita, cita-citanya. Cita-cita itu diyakini sesuai dengan keinginan rakyat,” tegasnya.
Karenanya Misbakhun mengingatkan Menkeu Sri Mulyani agar benar-benar konsisten berada di jalur Nawacita sesuai keinginan Jokowi. “Dan perlu sebuah keyakinan di sini,” tegasnya.
Selain itu, Misbakhun juga menyinggung soal target pembangunan yang harus menjadi perhatian bersama. Yakni mengatasi kesenjangan dan memangkas rasio gini.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menambahkan, dalam hal indeks pembangunan manusia (IPM), dulu Indonesia memimpin di ASEAN. Namun, kini posisi Indonesia justru sudah disalip Vietnam.
Karenanya Misbakhun mengingatkan SMI agar sebagai Menkeu bisa mendistribusikan pendapatan yang berkurang dengan memacu pertumbuhan berkualitas. Wakil rakyat asal Jawa Timur itu tak mau SMI hanya memangkas APBN demi penghematan.
“Tapi bagaimana sektor yang memberikan jembatan pertumbuhan tadi tetap bertumbuh berkualitas, di mana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.(rmo/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuasa Hukum Jelaskan Suasana Penggeledahan di Rumah Aa Gatot
Redaktur : Tim Redaksi