jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak tiga pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan kuota formasi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (ASN PPPK) guru 2023, demi menciptakan pendidikan berkualitas,
Ketiga pemda itu, yakni yakni Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Pemkab Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara.
BACA JUGA: 555 PPPK di Barito Utara Terima SK, Bupati Nadalsyah Berpesan Begini
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nur Sujito menjelaskan bahwa guru harus optimal karena mereka yang akan menderdaskan anak bangsa.
"Maka, sangat perlu adanya pengangkatan ASN PPPK, sehingga guru tidak khawatir akan nasibnya dan bisa berkontribusi penuh untuk siswa," kata Nur Sujito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (7/7).
BACA JUGA: Pemkab Tanah Bumbu Buka Penerimaan 1.127 Guru PPPK
Pihaknya konsisten mengusulkan formasi ASN PPPK sesuai dengan kebutuhan daerah. Pihaknya mengajukan 1.951 formasi, dari yang sebelumnya 1.651. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 132 miliar.
“Daerah kami komitmennya sangat bagus terkait pembinaan sumber daya manusia, apalagi ini berkaitan dengan masa depan para siswa” ungkapnya.
BACA JUGA: Data Honorer Sudah Dikunci, Siap-siap jadi ASN Jenis Baru, Gaji di Bawah PPPK
Kepala Dinas Pendidikan Sumba Tengah Meha Umbu menyatakan bahwa optimalisasi formasi ASN PPPK sangat membantu daerahnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya guru.
“Kami sangat terbantu dengan pengajuan formasi ASN PPPK, selain bisa meningkatkan kualitas hidup, guru juga bisa fokus melayani siswa secara optimal," katanya. "ASN PPPK sangat membantu meningkatkan kualitas SDM, khususnya tenaga guru di daerah,” tambah Meha.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Juliana Dolvin Karwur mengatakan pihaknya tidak hanya mengoptimalkan kuota, tetapi juga memastikan formasi yang diajukan dapat memberikan kepastian kepada guru honorer yang lulus untuk memperoleh penempatan.
"Kami tidak akan mampu berdaya saing kalau sumber dayanya tidak andal. Untuk mendapatkan sumber daya yang andal, maka harus dimulai dengan ketersediaan guru. Mana mungkin sebuah daerah akan maju kalau tenaga pendidiknya tidak cukup,” kata Juliana.
Dia berharap para guru honroer yang lulus batas nilai minimal atau passing grade bisa berperan besar dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tomohon. Selain itu, juga dapat mewujudkan visi Kota Tomohon sebagai kota maju dan berdaya saing.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani menyatakan pemda memang diminta mengoptimalkan kuota, mengingat jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru ASN PPPK di 2023 sebanyak 601.174. “Kami mohon untuk membuka dan menambah formasi, jika ada hal yang mengganjal akan kita selesaikan bersama,” tutur Nunuk.
Komitmen untuk mengoptimalkan formasi kuota guru ASN PPPK ini dilakukan bersama dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama Kemendikbudristek, yang sekaligus mendorong pemda untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi