jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jilid III pada awal 2018. Dalam reshuffle kabinet kali ini, Jokowi sapaan Jokowi Widodo mengangkat Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial.
Selain Khofifah, Jokowi juga mengangkat mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan posisi Teten Masduki. Juga mengangkat Agum Gumelar menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menganggantikan alm. Hasyim Muzadi serta melantik Marsekal TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Panglima TNI.
BACA JUGA: Tak Lama Lagi, Jalan Tol Trans Sumatera Bakal Diresmikan
Namun, sejumlah pihak mengkritik Jokowi karena tidak mengganti Menteri Perindustrian yang merangkap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Pengkritik mengungkit pernyataan Jokowi pada awal pemerintahannya yang tidak membolehkan menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.
BACA JUGA: Kursi Hanura di DPR Kecil, Tak Signifikan Dukung Jokowi
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan keputusan presiden untuk tidak mengganti Airlangga harus dilihat sebagai indikasi bahwa Jokowi sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2019.
Menurutnya, Jokowi sangat menyadari bahwa 2018 adalah tahun politik. Karena itu, Jokowi harus melakukan konsolidasi politik untuk mengamankan peluangnya melanjutkan ke periode kedua.
BACA JUGA: Belum Ada Tanda-tanda Konflik Hanura Bakal Mereda
Menurutnya, tidak digantinya Airlangga bahkan ada penambahan satu kursi menteri untuk Partai Golkar menunjukkan Jokowi merasa nyaman dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Menurut, Sya'roni, hal itu wajar karena sebagai partai pemenang kedua di Pemilu 2014, Golkar berkali-kali menyatakan komitmennya mengusung Jokowi di Pilpres 2019. "Komitmen serupa belum terucap dari PDIP, PKB dan PAN," tegas Sya'roni, Minggu (21/1).
Selain politik, lanjut dia, faktor kinerja tentunya juga menjadi pertimbangan Presiden Jokowi. Buktinya, ungkap dia, selama menjabat menteri, sangat jarang sekali ada kritik soal kinerja Airlangga.
"Itu membuktikkan bahwa kinerja Airlangga Hartarto sangat memuaskan," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, jika memaksakan ada reshuffle belum tentu akan produktif. Waktu efektif kabinet tinggal satu tahun enam bulan. Kalau ada menteri baru yang tidak paham dunia industri maka akan banyak belajar atau penyesuaian sehingga tidak bekerja efektif memimpin kementerian.
Selain itu Airlangga memang sangat paham dunia industri. Sejak lulus sarjana 1986, Airlangga sudah masuk dunia industri dengan jaringan internasional. Airlangga memiliki puluhan perusahaan dan punya gagasan tentang industrialisasi di Indonesia.
Bedanya dengan Khofifah yang mundur adalah karena harus full time di lapangan atau daerah untuk berkampanye pemenangan dirinya yang tidak mungkin disambi sebagai menteri.
Kalau sebagai ketum partai, masih bisa dikerjakan secara bergantian dengan tugasnya sebagai menteri.
"Karena lokasi di Jakarta dan tugas-tugas partai bisa didelegasikan ke bawahan atau pengurus," paparnya.
Faktor terakhir adalah soal loyalitas. Menurut dia, sejak menyatakan komitmennya sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar hingga kini tetap berkomitmen menjaga loyalitas. Apa pun kebijakan pemerintah selalu didukung total. Berbeda dengan PAN, lanjut Sya'roni, meskipun sudah menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah dan mendapatkan jatah menteri, kerap berlawanan dengan kebijakan pemerintah.
"Mestinya, Presiden Jokowi mereshuffle menteri dari PAN karena sudah terbukti berkali-kali melawan kebijakan pemerintah," tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Airlangga Boleh Rangkap Jabatan, Ada Deal Politik Apa?
Redaktur & Reporter : Boy