jpnn.com - JPNN.com - Pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari peerintah kabupaten/kota ke provinsi per Januari 2017 memicu masalah baru.
Menurut Indra Charismiadji, pengamat pendidikan abad 21, saat ini terjadi kekurangan guru SMA lantaran banyak tenaga pendidik minta dimutasi ke kabupaten/kota meski harus turun menjadi pengajar SMP.
BACA JUGA: Mulai Bulan Ini tak Gratis Lagi
"Sesuai laporan yang saya terima dan saya pantau di lapangan, banyak guru SMA minta pindah ke SMP. Permintaan ini sudah marak dilakukan sekitar November-Desember," ungkap Indra di Jakarta, Minggu (1/1).
Permintaan guru SMA ini lantaran mereka menolak di bawah kendali provinsi. Apalagi banyak provinsi kekurangan anggaran. Bila anggaran kurang bagaimana bisa membahas kesejahteraan guru.
BACA JUGA: TPP Guru PNS Diusulkan Rp 5 Juta, tapi...
"Di kabupaten/kota banyak memberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk guru, makanya mereka nggak mau dialihkan ke provinsi," ucapnya.
Yang dikhawatirkan saat ini, lanjut Indra, jumlah guru SMP kelebihan. Sedangkan guru SMA malah kurang.
BACA JUGA: Sikap Pemko Surabaya Dinilai Aneh
Ini sudah terjadi di Jogja dan Jatim. Guru-guru yang sudah nyaman karena punya TKD tinggi, pasti menolak dimutasi ke provinsi.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad