jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan Bupati Bogor Ade Yasin memberikan suap kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) Jawa Barat.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan Ade Yasin memberikan suap untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
BACA JUGA: Mendadak Tim KPK Dipecah, Lantas Bergerak ke Rumah Bupati Bogor Ade Yasin
"AY selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018 sampai 2023 berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat," kata Firli dalam konferensi pers, Kamis (28/4) dini hari.
Firli menjelaskan pihak Ade Yasin diduga memberikan sejumlah uang kepada pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang juga menjadi anggota tim pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita. Uang itu ditujukan agar Hendra bisa mengondisikan susunan tim audit interim.
BACA JUGA: Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK, Ini Deretan Tersangka Lainnya
Adapun pemberi suap tersebut ialah Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor Maulana Adam dan Ketua Sub Bidang (Kasubid) Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah.
"AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer," tutur Firli.
BACA JUGA: OTT Bupati Bogor Ade Yasin, KPK Amankan Uang Rp 1,024 Miliar
Maulana dan Ihsan diduga memberi uang sekitar Rp 100 juta kepada pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang juga menjadi Kasub Auditorat Jabar III dan Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah.
Anthon lalu mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan dengan objek audit hanya untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu.
Proses audit dilaksanakan mulai Februari sampai April 2022.
Hasilnya, tindak lanjut rekomendasi 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini.
"Adapun temuan fakta Tim Audit ada di Dinas PUPR. Salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak," ungkap Firli Bahuri
Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang oleh Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana pada Tim Pemeriksa.
Salah satu pemberian itu dilakukan dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 Miliar. (mcr9/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Reaksi Ridwan Kamil Saat Mendapat Kabar Ade Yasin Kena OTT KPK
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Dea Hardianingsih