jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyebut keadilan akhirnya datang menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
"Nah, keadilan itu akhirnya datang ketika MK kemarin memutuskan bahwa ini (UU Ciptaker, red) cacat formil, bahkan juga substansinya inkonstitusional bersyarat," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/11).
BACA JUGA: Denny Nilai Putusan MK soal Cipta Kerja Hadirkan 4 Ambiguitas, Apa Saja Itu?
MK sebelumnya memutuskan UU Ciptaker inskonstusional bersyarat atau bertentangan dengan UUD 1945.
Lembaga yang dipimpin Anwar Usman itu melihat ada kekurangan dalam pembuatan Undang-undang andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
BACA JUGA: Hinca: Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja jadi Pelajaran Sangat Mahal Bagi Pemerintah
Misalnya, proses pengesahan UU Ciptaker cacat formal yaitu tidak mematuhi ketentuan di dalam UU 12 Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Satu di antaranya, pembentukan aturan yang dikenal dengan Omnibus Law itu tidak transparan dan tanpa mendengarkan aspirasi publik.
BACA JUGA: MK Ketok UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Bang Saleh Bilang Begini
Hinca tidak memungkiri Omnibus Law minim mendengarkan aspirasi publik, bahkan suara Fraksi Partai Demokrat (PD) yang menolak aturan tersebut juga tidak ditampung.
Adapun, Fraksi PD ketika proses pembentukan UU Ciptaker menyoroti perlunya sosialisasi sebelum mengesahkan aturan tersebut.
"Kami yang di dalam ruangan saja enggak didengar yang suaranya dekat, apalagi teman-teman masyarakat yang melakukan aksi untuk menolak itu," bebernya. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan