Demokrat Bantah Wacana Reshuffle Kabinet

JAKARTA- Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat, Anas Urbaningrum membantah adanya wacana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) IIMenurutnya, yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah mengevaluasi kinerja koalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah

BACA JUGA: Sumsel jadi Pusat Perkebunan Tebu

"Soal reshuffle kabinet, saya belum mendengarYang ada adalah evaluasi terhadap koalisi agar benar-benar dijalankan secara konsisten dan sungguh-sungguh," ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/1).

Dijelaskan Anas, sebagai kepala negara, SBY sangat berkepentingan untuk membina kembali koalisi pendukung pemerintah karena stabilitas dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kesolidan koalisi yang digalang Demokrat

BACA JUGA: Pemerintah Dinilai Gadaikan APBN

"Seiya sekata dan senasib sepenanggungan dalam berkoalisi adalah pilihan yang bertanggung jawabOleh karena itu, komitmen, konsistensi  dan etika berkoalisi amat penting," katanya.

Pendapat yang sama juga diungkap Sekjen DPP PKS, Anis Matta yang menilai bahwa program 100 hari pemerintahan SBY tidak bisa dijadikan ukuran untuk melakukan reshuffle kabinet, karena reshuffle hanya akan menimbulkan ketidakpastian baru

BACA JUGA: Peneriak Boediono Maling Tak Diproses Hukum

"Waktu 100 hari tidak cukup dijadikan dasar reshuffle meskipun beberapa departemen melakukan kesalahan fatalLebih baik, biarkan kabinet bekerja optimal dulu," ungkapnya.

Dia mengatakan, kelemahan dan kekurangan kinerja kabinet dalam melaksanakan program 100 hari masih bisa diatasi dengan evaluasi menyeluruh yang hasilnya dijadikan sebagai pijakan penilaian dalam realisasi program di tahun-tahun setelahnya.

Pendapat berbeda dikemukakan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang meminta Presiden Yudhoyono 'mengamputasi' sejumlah menteri yang dalam 100 hari masa kerjanya belum menghasilkan program yang berarti"Presiden harus bisa mengamputasi beberapa menterinya jika ingin empat tahun ke depan berjalan lancar," tuturnya.

Dia menegaskan, sebagai presiden, Yudhoyono dinilai sudah mengetahui kinerja menteri KIB II yang belum berhasil, sehingga posisi menteri-menteri mana yang layak diamputasi juga sudah diketahui"Pasti presiden tahu di mana pos-pos menteri yang terlalu banyak masalah," imbuh Muzani(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus di KPPU 83 Persen Persekongkolan Tender