Pemerintah Dinilai Gadaikan APBN

JAKARTA- Kebijakan pemerintahan yang semakin banyak menerbitkan surat utang negara (SUN) menuai kritikLangkah tersebut dinilai sama halnya dengan menggadaikan APBN untuk menarik uang.

"Kebijakan itu sama saja dengan menggadaikan APBN

BACA JUGA: Peneriak Boediono Maling Tak Diproses Hukum

Kendati SUN itu diterbitkan untuk menutupi defisit APBN," kritik anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Hanura, Muchtar Amma kepada JPNN, Selasa (12/1).

Muchtar mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan SUN tahap pertama sebesar Rp175 triliun pada 11 Januari dari rencana empat tahap penerbitan SUNDengan asumsi bunga sebesar 9,5 persen, maka jumlah yang harus dibayar pemerintah sebanyak Rp16,6 triliun per tahun.

Dibandingkan dengan bunga bank yang hanya 7,5 persen jumlahnya hanya Rp13 triliun per tahun

BACA JUGA: Kasus di KPPU 83 Persen Persekongkolan Tender

Berarti ada selisih sekitar Rp3,5 triliun dari bunga bankTapi SUN itu, kata politisi Partai Hanura ini pasti dibeli karena bunganya tinggi dan kebanyakan dibeli pihak asing

BACA JUGA: Sri Mulyani Siap Dipanggil Pansus

"Kebijakan ini sebenarnya sudah ditolak fraksiTapi tetap saja dilaksanakan pemerintah," tegasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, penerbitan SUN itu jelas akan membebani APBN untuk pembayaran bunga.  Hal itu sama artinya masyarakat ditipu untuk tutupi APBN, namun sesungguhnya menggadaikan APBN dari tahun ke tahun.

"Saya dapat informasi bahwa program ini sampai 30 tahunKalau sudah demikian, kapan Indonesia ini bisa mandiri," tegasnya.(har/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mobdin Mewah Tak Salahi Aturan