JAKARTA - Petinggi Partai Demokrat memberi sinyal bakal ada reshuffle menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Namun demikian, Demokrat berharap pergantian menteri segera dipercepat setelah evaluasi pemerintahan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
”Langkah ini (reshuffle) perlu dilakukan secepat mungkin
BACA JUGA: DPRD Jogja Minta DPR Pahami Keistimewaan Jogja
Meski itu hak prerogatif presiden, tapi saya sepakat dipercepat agar tidak ramai terus,” ujar Sutan kepada wartawan, Senin (7/1/).Sutan menambahkan, penggantian menteri juga tidak hanya berdasarkan evaluasi kinerja saja, namun juga berdasarkan penilaian bersih tidaknya yang bersangkutan
BACA JUGA: Jangan Maknai Kebebasan Secara Liar
”Parameter penilaian tidak hanya berdasarkan kinerja saja, namun juga berdasarkan parameter moral,” katanyaBahkan, kata Sutan, dalam pengarahan di Cikeas kemarin, presiden mengatakan akan mengganti secepatnya pembantunya yang terbukti malanggar hukum
BACA JUGA: PT Lima Persen Paksa Rakyat Pilih Partai Besar
Tapi harus ada bukti, bukan fitnah,” ungkapnya.Hal senada diungkapkan anggota Partai Demokrat lainnya Ruhut SitompulRuhut berani menjamin SBY akan memenuhi komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi dengan mereshuffle pejabat negara yang terlibat kasus korupsi”Kalau benar Gita terlibat kasus penyimpangan pajak, saya yakin SBY akan memberikan sanksi, seperti reshuffle,” ujarnya lagi.
Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR ini menjamin bahwa SBY berani mengambil tindakan tegas terhadap para pembantunya yang terlibat kasus-kasus hukum, seperti penyelewengan pajak”Untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, apabila ada pejabat pemerintah atau orang yang dekat di lingkungan Bapak SBY, termasuk kader Partai Demokrat, Bapak SBY akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan proses hukum yang berlakuItu selama lengkap ada bukti dan fakta hukumnyaJadi beliau tidak akan melindungi siapapunPercayalah!” tegasnya.
Dalam Rakernas PD yang lalu SBY berjanji tidak akan main-main dalam penindakan kasus-kasus korupsi”Dalam Raker (Partai Demokrat) beliau menegaskan tidak akan melindungi pejabat-pejabat yang terbukti melangggar hukumBeliau tidak akan membelaKalau proses hukumnya sudah berjalan pasti dinonaktifkan sementaraContohnya, Ketua DPD Partai Demokrat kami Gubernur BengkuluSekarang dinonaktifkanTidak mungkin ada yang dilindungi,” paparnya.
Seperti diketahui, salah satu pembantu presiden yang dikabarkan akan segera diganti adalah Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan, karena diduga terlibat kasus pajakHal tersebut sebagai upaya presiden dalam membersihkan kabinetnya(ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Curigai Angket Pajak Jadi Alat Transaksi
Redaktur : Tim Redaksi