jpnn.com, JAKARTA - Politikus Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago merespons pernyataan Kamhar Lakumani yang mencurigai pertemuan Presiden Jokowi dengan elite partai politik pendukung pemerintah terkait dengan perubahan masa jabatan presiden.
Menurut Irma, pernyataan Kamhar Lakumani tersebut menunjukkan kebiasaan oposisi pemerintah.
BACA JUGA: Harga Mobil Dinas Gubernur Sumbar dan Wakilnya, Uni Irma: Bisa untuk Membeli 40 Ribu Kantong Beras
"Oposisi, kan, bawaannya memang selalu curiga, tetapi itu sah-sah saja," kata Irma kepada JPNN.com, Jumat (3/8)
Terkait dengan masa jabatan presiden, Irma menegaskan Presiden Joko Widodo sudah menolak wacana tersebut.
BACA JUGA: Respons PAN Terkait Tudingan Elite Demokrat soal Masa Jabatan Presiden, Jleb!
Perempuan berdarah Minang itu juga menyatakan dunia politik itu bergerak dinamis, jadi seharusnya tidak ada yang terbawa perasaan.
"Politik itu dinamis, tidak perlu baper juga sebagai politikus," lanjutnya.
BACA JUGA: Konon Jokowi Tetap Menginginkan Jabatan Presiden Hanya Dua Periode
Irma juga menanggapi isu amandemen UUD 1945 terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
Menurut dia, jika perubahan konstitusi negara untuk kepentingan yang lebih baik, seharusnya tidak masalah.
"Asal tidak hanya untuk kepentingan politik," tegasnya.
Perempuan yang akrab disapa Uni Irma itu juga menyoroti sikap oposisi yang mengaitkan amandemen UUD 1945 dengan perubahan masa jabatan presiden.
"Indonesia menganut sistem presidensial sekaligus parlementer, jika parlemen mayoritas setuju, kan, mereka (oposisi) juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kayak enggak pernah berkuasa aja," jelas Irma.(mcr8/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Natalia
Reporter : Kenny Kurnia Putra