Demokrat Dianggap Kurang Lihai

JAKARTA - Partai Demokrat yang saat ini berkuasa dinilai tidak pintar dalam menyikapi isu yang dilontarkan rival politiknyaDalam beberapa isu politik yang mencuat seperti kasus Century ataupun angket mafia pajak misalnya, Demokrat terlihat keteteran menghadapi serangan

BACA JUGA: Demokrat Tetap Ragukan Niat PKS Berkoalisi

Bahkan Demokrat terlalu takut angket bakal digunakan untuk memakzulkan (impeach) Presiden SBY

Penilaian itu disampaikan pengamat politik Arbi Sanit dan Direktur Pusat Kajian Antikorupai (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar dalam diskusi  panel bertajuk "Hak Angket Dalam Perspektif Presidensil" yang digelar Pokja Hukum dan HAM Partai Demokrat, di Jakarta, Rabu (9/3)

BACA JUGA: PKS Merasa Tak Pernah Tantang SBY

Dalam diskusi yang dipandu anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin itu, hadir pula Gregorious Seto Haryanto dari Forum Konstitusi.

Menurut Arbi Sanit, Demokrat sering melakukan manuver politik yang kurang taktis saat menghadapi serangan politik"Kadang Demokrat kurang taktis

BACA JUGA: DPR Cukup Dengan Tiga Komisi Saja

Kurang cepat membaca isu dan bagaimana antisipasinya," ujar Arbi

Di hadapan diskusi yang juga dihariri puluhan politisi Demokrat, Arbi mengatakan, yang diperlukan dalam politik adalah kekuatan ilmu dari pengalamanArbi pun menyebut empat pengalaman yang bisa menjadi senjata, yakni pengalaman sebagai politisi, pengalaman sebagai negarawan, pengalaman manajerial, serta pengamalan sebagai pembaharu"Jadi ilmu itu dalam politik sebuah kekuatan," ucapnya.

Penilaian serupa juga dilontarkan Zainal Arifin MochtarMenurutnya, terlihat sekali Demokrat tidak cukup percaya diri mengahadapi para pimpinan parpol lain

"Jangan-jangan memang bener Demokrat nggak gagah berhadapan dengan Golkar atau PKSMosok ketua Dewan Pembina Demokrat (SBY) masih turun langsung," ucap Zainal.

Ia mengingatkan, Demokrat tak perlu khawatir SBY bakal dijatuhkan dengan angketSebab, tidak mudah memakzulkan Presiden melalui angket

Zainal menambahkan, dalam konstitusi secara tegas diatur bahwa Presiden dapat dimakzulkan jika melakukan tindak pidana.  "Meng-impeach Presiden itu sulitPasal 7 UUD jelas, jika ada pelanggaran pidana oleh PresidenBukan karena kebijakan," tandas Zainal.

Karena terlalu khawatir, lanjut Zainal, Demokrat pun memainkan politik on-offArtinya, menempatkan PDI Perjuangan sebagai pengimbang Golkar dan Gerindra sebagai penyeimbang PKS.  "Golkar dilepas kalau PDIP mau masukAtau PKS ditendang jika Gerindra masukItu kan politik on-off," ulasnya.

Padahal, lanjut Zainal, tak semestinya Demokrat khawatir karena merupakan single majority di parlemn"Kalaupun melepas PKS itu masih kuat posisi DemokratKalau ada yang dua kaki, patahkan satu kakinya," cetusnya.

Sedangkan pembicara lain dari Forum Konstitusi, Gregorious Seto Haryanto, menyatakan bahwa hal yang perlu diingat adalah motivasi koalisiMenurutnya, adalah hal aneh jika memutuskan berkoalisi tetapi ingin tetap bebas bermanuver

"Kalau mau koalisi tapi maunya tetap bebas, ya itu tak beretikaEtika adalah bentuk peradabanKalau tidak beretika artinya tidak beradabKalao koalisi ya setia," ujar mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa itu(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Tetap Dorong SBY Rombak Kabinet