JAKARTA - Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI), Hanif Gafur menilai, lambannya reformasi birokrasi punya andil besar terhadap munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)"Reformasi yang tidak jalan di birokrasi, telah berakibat buruknya layanan publik sehingga memicu rasa ketidakpuasan masyarakat," kata Hanif Gafur saat diskusi di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan Jakarta, Rabu (20/10).
Kegagalan reformasi birokrasi tersebut, kata Hanif, tidak sepenuhnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
BACA JUGA: Yusril Persoalkan Status Darmono
Fraksi Demokrat sebagai komponen terbesar di DPR, menurut Hanif, juga harus dipersalahkan dan bertanggung jawab karena tidak menyediakan seperangkat aturan yang mendorong atau memaksa reformasi birokrasi itu harus bergerak.Sepanjang DPR masih berkutat dengan hal-hal politik praktis, lanjutnya, selama itu pula pemerintah akan menuai protes dari masyarakat dalam bentuk aksi demo
Selain mengkritisi lemahnya komitmen Fraksi Demokrat dalam mereformasi birokrasi di pemerintahan, Hanif juga meminta agar kunjungan kerja (kunker) anggota DPR dan DPD ke luar negeri diminimalisir
BACA JUGA: Ahli Bahasa Tegur SBY
"Kunker dewan itu layaknya jalan-jalan sajaDi tempat yang sama, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menegaskan reformasi birokrasi yang diusung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya sebagai proyek reformasi yang hanya menciptakan komoditi tipuan.
"Proyek reformasi birokrasi yang diusung oleh Sri Mulyani saat jadi Menteri Keuangan tidak lebih dari sebagai komoditas tipuan untuk memperkecil porsi ABPN kepada rakyat
BACA JUGA: Anggap Hanya Gesekan Kecil
Hasilnya apa? Paling untuk kesenangan para elit di pemerintahanRakyat tetap saja tidak mendapatkan layanan yang pantas," tegasnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengelolaan Data Migas Harus Lebih Terbuka
Redaktur : Tim Redaksi