JAKARTA - Kubu Partai Demokrat di DPR akan mengoptimalkan peran sekretariat gabungan (setgab) dalam pembahasan RUU Keistimewaan JogjakartaMereka berharap partai "partai mitra koalisi pemerintahan bisa solid mendukung opsi pemilihan.
"Nanti kita bicarakan, tentunya setelah kita pegang rancangannya
BACA JUGA: F-PKS-Dukung RUU Perawat Prioritas 2011
Kami mengharapkan yang terbaik untuk kepentingan dan aspirasi rakyat Jogjakarta dan Indonesia secara keseluruhan," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah di Gedung DPR, Senin (6/12).Dia menjelaskan setgab selalu mendiskusikan hal "hal yang bersifat strategis, termasuk perumusan RUU
BACA JUGA: F-PKB Minta Kasus Gayus Dipansuskan
Ini kan UU RI tentang Jogjakarta, tentu kita buat yang terbaik untuk masyarakat Jogjakarta," tegasnya.Saat ditanya apakah ini akan menjadi ujian komitment koalisi, Jafar sempat terdiam
Jafar menegaskan bila mengacu kepada UUD 1945, seorang gubernur harus melalui pemilihan
BACA JUGA: Demokrat Cecar Max Sopacua soal Uang Korupsi
Tidak ada pengecualian, termasuk bagi daerah yang berstatus istimewa."Kalau kita sudah mengatakan ini Republik Indonesia, istimewa bagaimana pun tidak bisa campur dengan bentuk lainBisa saja ada bentuk atau penamaan lain yang bukan gubernurSelama gubernur, kita terikat pemilihanMasak gubernur dengan "kecuali?" ungkap Jafar.Secara terpisah, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai masalah monarki Jogjakarta dan demokrasi tidak dipertentangkan lagiKonsep monarki yang dikembangkan saat ini tidak murni dilakukan seperti jaman kerajaan dahulu kalaBanyak negara-negara monarki yang demokratis.
"Lihat saja Jepang dan MalaysiaKalau dikatakan mereka tidak demokratis, mereka pasti marahJadi tinggal rumusannya saja," kata Kalla usai menghadiri peluncuran sebuah buku karya Gus Dur di Pusat Kebudayaan Soka Gakkai, Kemayoran, kemarin.
Jika polemik di Jogja adalah pemilihan langsung atau penetapan, maka pemerintah bersama DPR harus mengukur dari mana faktor kekhususan daerahSelama ini yang berjalan di Jogja, bahwa Sultan sebagai pimpinan keraton merupakan sosok yang dihormati dan dijunjung tinggi masyarakat sekitar.
"Kan tinggal diatur saja," ujarnya seakan memberi syarat penetapanJK menyatakan, yang terpenting adalah unsur demokrasi yang mencerminkan hak rakyat bisa dijalankan"Kalau gubernur tidak dipilih tentu ada unsur lain yang dipilih," tandas Kalla(pri/bay/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Tolak Gugatan Pemilukada Karo
Redaktur : Tim Redaksi