jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat menilai penolakan Wakil Presiden Boediono untuk menghadiri rapat bersama Tim Pengawas (Timwas) kasus Century DPR sudah tepat. Juru Bicara Partai Demokrat, Mohamad Ikhsan Modjo menilai pemanggilan Boediono oleh Timwas DPR rentan politisasi.
"Pengawalan pada proses hukum ini harus pula menjadi prioritas kerja Timwas, bukan kembali melebar dengan mempolitisasi proses hukum yang tengah berlangsung," kata Ikhsan dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (18/12).
BACA JUGA: Pramono Ingatkan Rano Siap-Siap Gantikan Atut
Ia menuturkan, politisasi kasus hukum hanya akan memunculkan fatsun politik baru di Tanah Air. Dengan kata lain, berbagai kasus-kasus lama bisa sewaktu-waktu dipolitisasi kembali untuk tujuan-tujuan politik tertentu.
Hal tersebut, sambung Ikhsan, sangat tidak sehat dan kontra produktif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA: Jika RUU Desa tak Disahkan, Kades Ancam Boikot Pileg 2014
"Mengingat banyak kasus-kasus lama seperti Lumpur Lapindo dan BLBI dan yang proses hukumnya sudah selesai atau masih berjalan," ujarnya.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini berharap Timwas DPR bisa memberikan teladan dengan menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia yakin KPK akan mengedepankan profesionalisme dalam mengusut kasus Century.
BACA JUGA: Kapolri Matangkan Persiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru
"Dengan berbagai perkembangan proses hukum yang ada, Partai Demokrat meyakini bahwa KPK telah bekerja secara profesional," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo sebut Boediono Punya 8 Alasan Tolak Panggilan DPR
Redaktur : Tim Redaksi