Demokrat Ingatkan Kasus Ruyati Tidak Dipolitisasi

JAKARTA - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat, Inggrid Kansil, mengecam pihak-pihak yang mengkaitkan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Swiss beberapa waktu lalu, dengan masalah RuyatiMenurut Inggrid, tak semestinya SBY yang sudah dipuji di luar negeri justru dicaci di negeri sendiri.

“Masa Presiden kita di ILO dielu-elukan disini dihujat

BACA JUGA: Ruyati Dieksekusi, Demokrat Pertanyakan Kinerja Pembantu SBY

Mereka yang menghujat Presiden bahwa pidato presiden di ILO itu pepesan kosong tentunya adalah mereka yang tidak memahami lebih dalam persoalan Ruyati,” ujar Inggrid di Gedung DPR RI, Senin (20/1).

Politisi Demokrat yang juga istri Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hassan itu menegaskan, pihak yang menghujat SBY jelas memungkiri peran dan komitmen pemerintah dalam hal perlindungan TKISebab, katanya, SBY sudah melakukan aksi nyata demi melindungi TKI di luar negeri.

Ia mencontohkan upaya pendampingan terhadap para TKI yang bermasalah di luar negeri

BACA JUGA: DPD Usulkan Komisi Pers Ada Dalam UUD

Langkah pemerintah termasuk ketika Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menemui Menteri Hukum Kerajaan Arab Saudi serta Komisi HAM negeri kaya minyak itu

Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan adanya nota kesepahaman agar TKI di Arab Saudi tetap mendapat hak-haknya termasuk untuk menerima penghasilan minimal 10 ribu riyal atau sekitar Rp 24 juta

BACA JUGA: Pilkada DKI, PDIP Incar Bintang Tiga

"TKI juga harus mudah melakukan komunikasiPak SBY bukan memberi pepesan kosong seperti yang mereka tudingkan,” ujar politisi yang juga pelopor sayap politik PD yang bernama Kartini Demokrat itu.

Karenanya, kata Inggrid, tidak bijak jika ada pihak-pihak yang sengaja mengkaitkan Pidato SBY di ILO dengan masalah RuyatiLebih lanjut dikatakannya, pemerintah Indonesia harus menghormati hukum di negara lainKalau pun pemerintah Arab Saudi tidak mengabari soal hukuman terhadap Rumiyati, maka hal itu bukanlah kesalahan pemerintah RI.

Karenanya pula, Inggrid menuding pihak-pihak yang mengaitkan pidato SBY di Jenewa dengan masalah Ruyati tak lebih untuk komoditas politik semata”Celaan dan kritikan hanya untuk mempolitisir situasiSeharusnya mereka bisa memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah dan menjadikan komitmen pemerintah sebagai komitmen bersama," tandasnya.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BK Bantah Lamban Proses Pelanggaran