jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat mempersoalkan polemik di internal pemerintah yang timbul akibat pencopotan Komjen Polisi Budi Waseso (Buwas) dari jabatan sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri. Kondisi tersebut dianggap telah menjatuhkan wibawa pemerintah di mata masyarakat.
“Soal Kabareskrim, saya kira kalau pengalaman kita di masa lalu, tidak pernah terjadi isu yang kemudian berkembang menjadi sahut-menyahut, sambut-menyambut, bantah dan membantah,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, di Jakarta, Minggu (6/9).
BACA JUGA: KSPI Tolak Penghapusan Kewajiban Bahasa Indonesia untuk Buruh Asing
Amir menyayangkan sikap sejumlah pejabat tinggi pemerintahan yang memperpanas situasi melalui komentar-komentar mereka di media massa. Akibatnya, masyarakat beranggapan ada konflik internal di dalam jajaran pemerintah.
Apalagi, lanjut Amir, sebelum semua ini ada perselisihan antara Menko Maritim Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal proyek pembangkit listrik yang juga ramai diberitakan media massa.
BACA JUGA: PAN Tegaskan Revisi UU MD3 Bukan Prioritas
“Ini hal yang tidak lazim dipertontonkan ke rakyat. Bagaimana pejabat di tingkat tertentu bisa sambut-menyambut dengan wakil presiden. Gejala-gejala seperti ini, merupakan suatu kondisi yang tidak baik dalam menatap masa depan kita,” ucap Amir.
Lebih lanjut, Amir membantah bahwa partainya menyoroti isu ini karena ingin mengangkat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dia klaim bersih dari konflik internal. Menurutnya, Demokrat murni merasa prihatin melihat kondisi yang ada saat ini.
BACA JUGA: Presiden KSPI Minta Menteri ‎Hanif Mundur, Jika...
“Demokrat angkat isu ini karena ada keterpanggilan kita menata negara dengan cara yang lebih baik. Kalau rambu-rambu diikuti dengan tertib, tidak perlu kondisi ini terjadi,” pungkasnya.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden KSPI Tantang Menteri Hanif
Redaktur : Tim Redaksi