Demokrat Jamin Reshuffle Bakal Perkuat Koalisi

Kamis, 02 Desember 2010 – 03:03 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Foto : Dokumen Pribadi/Facebook

JAKARTA - Seiring dilakukannya evaluasi terhadap kinerja para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, partai koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono diminta untuk tidak panikKetua Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menyatakan bahwa kalaupun nantinya dilakukan reshuffle, maka hal itu justru untuk memperkuat koalisi.

Menurut Anas, visi Presiden SBY tentang reshuffle adalah untuk penguatan koalisi dan peningkatan kinerja kabinet

BACA JUGA: PPS dan PPK Sengaja Dibuat Lemah

“Saya yakin konteksnya bukan bongkar pasang koalisi, tetapi untuk memperkuat koalisi dan meningkatkan produktifitas pemerintahan,” ujar Anas saat dihubungi wartawan, Rabu (1/12).

Karenanya Anas meminta parpol koalisi untuk menyerahkan sepenuhnya proses evaluasi kinerja para menteri dan tindaklanjutnya ke presiden
Sebab, reshuffle juga hak prerogatif presiden

BACA JUGA: Tari Perut, Bukan Pesan tapi Suguhan



Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai pernyataan Anas itu merupakan sinyal positif
"Kami menyambut baik

BACA JUGA: Partai Gurem Tolak Ambang Batas Parlemen

Kami senang mendengar reshuffle dilakukan untuk memperkuat koalisi,” ucap Priyo.

Lebih lanjut politisi Golkar yang dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua DPR itu juga mengatakan, partainya mempersilakan Presiden mengambil keputusan terhadap kader-kader Golkar di kabinet yang kinerjanya tidak memuaskanSebab, lanjut Priyo, Presiden dengan hak prerogatifnya memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memilih pembantunya“Silahkan saja dievaluasi termasuk dari Golkar dan koalisi manapun, tidak perlu keraguan karena itu hak prerogatif Presiden,” ucapnya.

Meski demikian Priyo mensinyalir tidak ada kader Golkar di kabinet yang akan digantiPasalnya, Presiden pasti akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie jika memang ada politisi Golkar di kabinet yang akan dicopot

Namun menurut Priyo, sejauh ini belum ada komunikasi antara Presiden dengan Ketua Umum Golkar soal itu.  “Feeling (perasaan) saya untuk hal penting seperti itu, lazimnya pimpinan puncak diajak bicaraTetapi kalau tidak pun ya itu wewenang Presiden,” jelasnya.

Seperti diberitakan, isu reshuffle semakin kuat seiring evaluasi setahun kinerja KBI IISuhu politik juga semakin hangat tatkala terjadi perbedaan pandangan di kalangan parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi, terutama antara Golkar dengan DemokratHal yang paling mencolok adalah perbedaan pandangan Golkar dan Demokrat soal kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan penawaran saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Sahkan Busyro Muqoddas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler