Demokrat: Lapindo Wajib Dipertanggungjawabkan Aburizal

JAKARTA - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan munculnya gagasan dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hijau Indonesia, Chalid Muhammad agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian lumpur Lapindo patut untuk dihargai.

"Aku pikir permintaan itu tidak tendesiusIni soal rasa keadilan dan kemanusiaan serta penegakkan hukum bagi semua pihak," tegas Ruhut, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (7/3).

Menurut Ruhut

BACA JUGA: Rapat Lagi, Istana Bantah Bahas Reshuffle

kalau DPR mau fair, mestinya pengusutan dan penyelesaian semburan lumpur Lapindo ini jauh lebih penting dan strategis bagi rakyat Sidoarjo karena akibat dari kecerobohan mereka bekerja telah terjadi pengurusakan lingkungan dan mengungsinya ribuan orang dari tempat tinggalnya.

Menjawab pertanyaan tentang sikap Partai Demokrat kalau usulan Pansus ini menggelinding di DPR? Ruhut yakin partainya tentu akan menanggapi dengan sikap positif"Aku kira, Demokrat pasti bersikap positif karena hingga kini penyelesaiannya tidak jelas dan kenapa ini harus menjadi beban rakyat lagi

BACA JUGA: SBY Gamang Depak Parpol Pembangkang

Maksud ku, biaya ganti ruginya kan jadi beban APBN, artinya itu uang rakyat lagi yang dipakaiMestinya itu wajib mejadi tanggung jawab Aburizal Bakrie," tegas Ruhut.

Lebih lanjut Ruhut menantang Partai Golkar untuk menyelesaikan kasus ini melalui Pansus jika memang suara Golkar suara rakyat

BACA JUGA: Nasionalisme PNS Daerah Kian Pudar

"Kemana-mana dagangan Golkar itu kan Suara Golkar Suara RakyatKali ini kita tantang Golkar untuk menyuarakan suara rakyat di Sidoarjo ituAda baiknya bagi institusi Golkar untuk sesaat berhenti menyuarakan suara ketua umumnya dan berjuang untuk masyarakat Sidoarjo." ujarnya

Khusus untuk pemilik perusahaan Lapindo, Ruhut juga menghimbau agar memperlihatkan niat baiknya dengan cara mengurus warga korban lumpur Lapindo yang hingga kini masih terlonta-tola kehidupannya"Aku mohon kepada Tuan Aburizal Bakrie yang terhormat selesaikan kewajiban Anda, kasihan rakyat korban lumpur Lapindo,” tegasnya.

Selain itu, Ruhut juga mempertanyakan sikap tegas PKS dalam menyikapi berbagai isu Century dan pajak, namun tidak diperlihatkan dalam kasus Lapindo ini“Sebenarnya PKS itu berkoalisi dengan siapa? Dengan kami atau dengan Partai Golkar? Kepentingan siapa sebenarnya yang mereka bawa? Kalau kepentingan rakyat, seharusnya mereka tahu mana yang harus dibela,” tandasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Walikota Bekasi Nonaktif Diperiksa KPK