jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Zainun Ahmadi mengatakan hasil rapat tim perumus RUU Pilkada hari ini, Rabu (23/9) akan dibawa ke rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) guna mengambil keputusan tingkat I.
"Kemarin, Senin (22/9), rapat tim perumus (timus) RUU Pilkada sudah berakhir. Hari ini, hasilnya dibawa ke rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I," kata Zainun Ahmadi, di gedung DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (23/9).
BACA JUGA: Pelamar CPNS Ini Sampai 4 Hari Menongkrongi Panselnas
Sementara di luar timus, terjadi perubahan dimana Partai Demokrat melalui Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju Pilkada Langsung. Di sisi lain lanjutnya, Partai Demokrat di Panja belum menarik dukungannya terhadap Pilkada oleh DPRD.
"Apakah setelah SBY menyatakan dukungan pilkada langsung akan diikuti oleh perubahan sikap Fraksi Demokrat di DPR? Ini juga masih dipertanyakan. Tapi dengan masuknya Demokrat sebagai pendukung Pilkada langsung, bukan berarti PDIP aman," ujarnya.
BACA JUGA: KPK Periksa 2 Pegawai Hutama Karya
Pernyataan SBY dukung Pilkada langsung menurut Zainun Ahmadi, tidak diinstruksikan secara langsung, hanya di youtube. "Tidak secara langsung perintahkan ke seluruh jajaran. Yang ngomong langsung itu Syarif Hasan, ketua harian. Sementara SBY ke luar negeri," kata Zainun Ahmadi.
Selain itu, hanya 35 dari seluruh anggota Fraksi Demokrat (148 kursi) terpilih kembali jadi anggota DPR periode 2014-2019. "Artinya yang tidak terpilih lagi bisa tidak memberikan suaranya mendukung pilkada langsung, atau tidak datang," ujarnya.
BACA JUGA: SBY Beri Solusi Atasi ISIS di Kamp Militer AS
Hanya PDIP, PKB, dan Hanura yang hingga kini konsisten mendukung Pilkada Langsung. "PAN dan PPP kemungkinan besar tetap Pilkada tidak langsung karena pengaruh Amien Rais sangat luar biasa di PAN," jelasnya.
PPP lanjutnya, tetap juga masih sama. Kalau ada yang nyeleneh, mereka tidak akan mau nasibnya seperti Gus Choi dan Lili Wahid. "Dengan hitung-hitungan seperti di atas, partai politik yang memilih pilkada langsung kemungkinan tetap kalah," tegas Zainun Ahmadi.
Mengenai sepuluh syarat yang diinginkan Demokrat itu, menurut Zainun Ahmadi, sebetulnya sudah ada di RUU Pilkada. "Jadi mengada-ada saja sebutkan sepuluh syarat itu. Saya tidak yakin Demokrat tulus ingin Pilkada Langsung. Apalagi, ketua Fraksi Demokrat bebaskan anggotanya untuk milih sesuai hatinya, dan tidak ada saksi bagi yang berbeda pilihannya," pungkas Zainun Ahmadi. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Refly Tantang Anggota DPD Ikut Demo Tolak Pilkada oleh DPRD
Redaktur : Tim Redaksi