jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mempersilakan pemerintahan Joko Widodo membentuk tim pencari fakta (TPF) baru untuk kasus Munir.
Syarif mengungkap, jika tidak puas dengan tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sah-sah saja pemerintah saat ini mencari terobosan baru.
BACA JUGA: Usai Periksa Ahok, Apa Langkah Bareskrim?
Ini disampaikan Syarief menyikapi polemik pencarian dokumen laporan TPF pembunuhan Munir, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Seharusnya, kata anggota Komisi I DPR ini, pemerintah melihat apa yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya dalam menindaklanjuti rekomendasi TPF.
BACA JUGA: Ahok Temui Jokowi untuk Menakuti-nakuti Penyidik? Masa Sih?
"Dari dulu sudah dibilang kenapa susah cari dokumen aslinya, yang paling penting tindak lanjutnya dari rekomendasi itu. Kalau memang belum puas dengan tindak lanjut pemerintah SBY, silakan bikin TPF baru," kata Syarief di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (24/10).
Soal dokumen TPF, Syarief menilai seharusnya tidak sulit bagi pemerintahan sekarang memintanya kepada eks TPF. Dia pun tidak keberatan bila pemerintah ingin meminta penjelasan dari Presiden ke-6 RI, tapi konteksnya bukan pemanggilan. Apalagi oleh Kejaksaan Agung.
BACA JUGA: Siti Fadilah: Ini Betul-betul Kriminalisasi, Pak Presiden
Sebab, kata Syarief, SBY ketika menjadi presiden telah berinisiatif membentuk TPF. Padahal kejadian pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, terjadi di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Kalau mau ketemu (SBY) silakan saja, tapi bukan kata panggil. Intinya kalau tidak puas, kejadiannya era Megawati bukan era Pak SBY. Pak SBY punya inisiatif buat TPF," tambahnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tahan Siti Fadillah, Menkes Era SBY
Redaktur : Tim Redaksi