BACA JUGA: DPR Desak Menlu Paksa Malaysia Minta Maaf
Karena itu katanya, forum rapat Komisi I DPR RI dengan Menlu dan Dubes Da'i Bachtiar hari ini, adalah dalam rangka mencari dan mengumpulkan data-data kasus pelanggaran perbatasan tersebut."Rapat kerja dengan Menlu kali ini juga dalam rangka mencari data-data tersebut
BACA JUGA: Test DNA Buktikan Hitler Berdarah Yahudi-Afrika
Kita panggil, kita lihat kelemahannya di manaLebih lanjut Max mengatakan, insiden perbatasan itu harus dilihat dari tiga aspek, yakni diplomasi, komitmen negara-negara ASEAN, serta masalah kedaulatan
BACA JUGA: Wikileaks Bakal Ungkap Borok CIA
"Soal pelepasan dan pemulangan nelayan Malaysia dari wilayah NKRI, itu komitmen negara-negara ASEANSebaliknya nelayan kita juga banyak yang dipulangkan Vietnam," katanya.Demikian juga halnya dengan pemulangan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauan Riau, itu disebut Max juga sebagai (bagian dari) diplomasi"Soal perbatasan Indonesia dan Malaysia yang belum selesai, itu soal kedaulatanDan kita tentu tidak akan mundur dari prinsip," kata Max yang juga anggota Komisi I DPR itu.
Keluarnya pernyataan Max Sopacua kepada pers agar anggota DPR tidak buru-buru menggulirkan hak interpelasi, di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Menlu Marty Natalegawa dan Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar dengan Komisi I DPR, adalah sebagai antisipasi terhadap keinginan sejumlah anggota DPR di luar Komisi I yang mewacanakan hak interpelasi terhadap Presiden SBYHal itu muncul antara lain karena anggota dewan seperti Irgan Chairul Mahfizd, menilai rendahnya komitmen menteri terkait penyelesaian batas-batas negara RI dengan Malaysia(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Tahu Jika Kepala Terisi Peluru
Redaktur : Tim Redaksi