Demokrat Minta Tidak Paksa SBY

JAKARTA - Isu reshuffle terus menggelinding bak bola saljuNamun, Partai Demokrat (PD) yang merupakan partai asal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak tidak memaksa, apalagi menekan, presiden untuk mengubah komposisi anggota kabinet

BACA JUGA: Golkar Soroti Kinerja Mendag

Misalnya, dengan menyebut reshuffle harus dilaksankaan bulan ini atau bulan depan.

"Sepanjang aspirasi itu untuk kepentingan negara, pasti presiden dengarkanTapi, janganlah sampai mendesak-desak, jangan harus-harus," kata anggota Dewan Pembina PD yang juga Menbudpar Jero Wacik di Istana Bogor kemarin.

Prinsipnya, pergantian menteri itu seratus persen merupakan hak prerogatif presiden

BACA JUGA: Briptu Norman Mundur Dari Polri, Mabes Tak Masalah

Bahkan, kata Wacik, PD juga tidak memaksakan pergantian personel kabinet itu dilakukan SBY"Demokrat saja tidak berani dan memang tidak boleh," ucapnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie menambahkan, partainya sebenarnya memiliki pendapat bahwa dua tahun kabinet merupakan saat melakukan evaluasi dan sebuah kebutuhan

BACA JUGA: Ketemu Pria Nakal, Bisa Picu Kejahatan

"Saat ini sudah waktunya bagi presiden melakukan perombakan untuk perubahan yang lebih baik," ujar Marzuki.

Namun, dia enggan merinci pos-pos mana saja yang perlu dievaluasi oleh presiden"Itu bukan porsi kami lagi, Pak SBY saja tidak pernah mengemukakannya, masak kami yang mengemukakan?" kata ketua DPR tersebut

Meski demikian, Marzuki secara tidak langsung memberikan kata kunci menteri-menteri yang sepatutnya digantiYaitu, mereka yang membuat perjalanan pemerintahan menjadi berjalan tidak lancar"Apalagi, jika menyangkut persoalan pribadi yang berpengaruh pada kinerja kementerian tentu harus dipertimbangkan diganti, termasuk persoalan hukum," tandasnya.

Sementara itu, Menpora Andi Mallarangeng yang termasuk menteri yang disebut-sebut dalam kasus korupsi di kementeriannya tampak tidak risau dengan isu reshuffle yang makin kuatMenurut dia, tugas sebagai pembantu presiden adalah bekerja, sedangkan penilaian diserahkan kepada presiden"Menteri-menteri kapan saja ada reshuffle kabinet, kita tentu siap, itu hak presidenKita yang penting kerja saja," katanyaAndi selama ini disebut-sebut terlibat kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011.

Staf Khusus Kepresidenan Heru Lelono mengatakan, SBY berupaya keras untuk mencapai sebaik-baiknya dalam sisa tiga tahun pemerintahannyaSBY bakal mengevaluasi satu per satu menterinya"Sebab itu, niat SBY untuk mencapai target tersebut tidak harus terpaku pada masalah reshuffle semata," kata Heru kemarinKalaupun terpaksa ada reshuffle, kata Heru, langkah tersebut dilakukan untuk mencapai niat memperbaiki kinerja pada sisa pemerintahan SBY.

Menurut Heru, hal terbaik adalah para menteri terus-menerus bekerja keras untuk meningkatkan kinerjaDengan begitu, presiden bisa berkonsentrasi mengembangkan kebijakan pokok tanpa terganggu oleh isu reshuffle.

Di sisi lain, anggota Fraksi PKB Abdul Malik Haramain menilai, reshuffle perlu mempertimbangkan etos kerja dari menteri terkaitSelain itu, presiden harus mempertimbangkan faktor politik"Bahwa faktanya, Demokrat mayoritas menangnya, dia perlu sokongan parpol lain," kata Malik kemarin.

Dalam hal ini, tidak ideal jika kabinet dominan diisi oleh parpol pemenangSebab, di tingkat parlemen, terdapat berbagai unsur wakil parpol yang memiliki kepentingan berbeda-beda"Karena itu, faktor politis harus menjadi pertimbangan," ujarnya.

Mengomentari posisi Muhaimin (ketua umum PKB) yang terancam di-reshuffle dari kursi Menakertrans, Malik mengakui, partainya sama sekali tidak risauSebab, reshuffle atau tidak itu bergantung hasil evaluasi presiden"Ini juga bukan persoalan ikhlas atau tidak ikhlas, karena itu hak presiden," tandas Malik.

Sementara itu, Wasekjen DPP PAN Teguh Juwarno mengatakan, para menteri yang tersangkut kasus korupsi seperti Andi Mallarangeng dan Muhaimin sebaiknya perlu menjadi perhatian serius SBYSaat pimpinan lembaga tidak lagi kredibel, efektivitas lembaganya akan terganggu"Kalau di negara maju, begitu membuat pernyataan yang menyakiti hati rakyat saja, secara moral mundurApalagi, yang tersangkut soal korupsi," tegasnya.

Sinyal mengenai kepastian reshuffle kabinet juga ditunjukkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa"Presiden membaca semua aspirasiBeliau tahu apa yang harus dilakukan," kata Hatta kemarinDia mengisyaratkan, seluruh kader PAN yang ada di kabinet amanSelain dia, dua menteri PAN adalah Patrialis Akbar dan Zulkifli Hasan(fal/dyn/pri/bay/c10/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Analisis KPK Diminta Tidak Mendompleng