"Menjadi oposisi atau keluar dari koalisi dengan bersikap kritis, ternyata tidak memberikan insentif atau keuntungan elektoral," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, di kantornya, Minggu (9/5)
BACA JUGA: Ical Geser Hatta Pimpin Koalisi
Turut hadir di kesempatan itu Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsudin, Ketua DPP Partai Golkar Ade Komarudin, anggota Fraksi PDIP Ganjar Pranowo, Ketua DPP PAN Bara Hasibuan, serta Wasekjen PKS Zulkiflimansyah.Dodi mengkategorikan sikap dan perilaku politik parpol di pansus menjadi tiga tipe, yakni oposisi, pemerintah, serta pseudokoalisi
BACA JUGA: Bayi Tujuh Bulan Masuk DPT
Parpol pemerintah adalah Partai Demokrat dan PKBBACA JUGA: Politisi Diperiksa KPK, Dukungan ke Oposisi Turun
"Meski menjadi bagian dari kekuatan pemerintah, partai-partai pseudokoalisi terlihat telah memberikan keputusan konklusif secara politik bahwa Boediono dan Sri Mulyani bersalah," tutur Dodi.PAN sebenarnya ikut mendukung opsi A atau sejalan dengan Demokrat dan PKBNamun, menurut dia, PAN sejak awal termasuk sangat kritis dalam menyikapi kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan bailout (dana talangan) Bank CenturyBahkan, dalam kesimpulan awal pansus, PAN termasuk fraksi yang menganggap kebijakan itu penuh dengan pelanggaran"Patron utama PAN, Amien Rais, juga berkali-kali mengatakan betapa janggalnya kebijakan bailout kepada media, serta meminta Boediono dan Sri Mulyani untuk mundur," ucap Dodi.
Dodi lantas menyatakan, survei LSI per April 2010 menunjukkan bahwa partai-partai oposisi dan pseudokoalisi ternyata tidak mendapatkan insentif politik nyata berupa peningkatan dukungan publikDodi menyebut satu-persatu perolehan dukungan publik parpol-parpol tersebutMasing-masing yakni Golkar 11 persen, PDIP 9 persen, PKS dan PPP masing-masing 3 persen, PAN 2 persen, serta Gerindra dan Hanura masing-masing 1 persenSedangkan Demokrat berjaya dengan 27 persenDukungan publik untuk PKB yang setia dengan pemerintah, disebutkan masih lebih baik daripada (kepada) partai menengah lain, yakni 4 persen.
"Pasca-pansus kasus Century, dukungan kepada kelompok partai oposisi atau pseudokoalisi cenderung turun daripada hasil pemilu April 2009," papar Dodi.
Dodi menambahkan, untuk menjadi oposisi yang signifikan secara politik di tingkat massa, parpol harus punya kekuatan kredibel jika dibandingkan dengan pemerintah di mata pemilihTermasuk, tokoh-tokoh utama di balik kekuatan oposisi tersebutMembangun kredibilitas, papar Dodi, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan hanya berangkat dari satu kasus, seperti Bank Century saja"Parpol memang terbukti mampu memberikan kritik, tapi publik mungkin masih menilai itu sebagai bagian dari permainan politik," jelasnya.
Data survei LSI terbaru tersebut dikumpulkan pada 3-13 April lalu secara nasional, melalui wawancara tatap muka terhadap 1.320 respondenAdapun margin of error-nya 3 persen pada derajat kepercayaan 95 persenDana survei itu bersumber dari Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) yang menaungi LSI.
Sementara itu, Amir mengatakan bahwa kelompok oposisi maupun pseudokoalisi mungkin menganggap sikap mereka heroikNamun, masyarakat yang punya penilaian lain justru tidak mengapresiasi sikap ituDia lantas mencontohkan, Boediono seolah pesakitan saat pemeriksaan pansus"Ada yang menyampaikan pernyataan, belum dijawab, sudah ditegurPublik menonton kejadian ituYang muncul bukan antipati, justru simpati (terhadap Boediono, Red)," ungkap Amir.
Selain itu, lanjut Amir, banyak tokoh partai oposisi maupun pseudokoalisi yang kebetulan mengalami proses hukum di KPK"Di tengah gempuran, kepercayaan terhadap Demokrat malah meningkatMungkin perlu dilanjutkan gempuran itu," katanya pula, sambil lantas tersenyum.
Di pihak lain, Ade menyatakan kaget dengan temuan tersebutSebelumnya, dia optimistis karena data LSI per Maret 2010 menunjukkan bahwa Golkar mendapatkan 14 persen dukungan publik"Tapi, tidak usah terlalu ambil pusingPemilu masih lama, masih empat tahun lagiMasih banyak waktu untuk melakukan perubahan," paparnya.
Ade menambahkan, temuan LSI tersebut merupakan sinyal buat parlemenSuatu tugas mulia di DPR tidak boleh dikotori dengan langkah politik yang tidak rasionalMenurutnya, temuan itu sekaligus mengkonfirmasikan bahwa usul hak menyatakan pendapat tidak mendapatkan dukungan publik yang signifikan"Maka, Golkar tidak memerintahkan atau melarang, itu urusan anggota," jelasnya pula.
Ade pun menyebut langkah Golkar, terutama Aburizal Bakrie, sudah tepat dengan menjadi Ketua Harian SetgabDengan begitu, Golkar bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah"Sekaligus mendapatkan keuntungan elektoral," ujar Ade.
Sementara, Ganjar mengingatkan, tren dukungan publik terhadap Demokrat juga cenderung terus turun, dari 32 persen per Februari 2010 menjadi 29 persen per Maret 2010, lalu 27 persen per April 2010"Jadi, semuanya turun," ucap Ganjar.
Menurutnya, setelah kasus Bank Century, rakyat sebenarnya terus memotret perilaku partai"Mulai ada kebosanan ketika terkesan hanya proseduralMulai isu peti es, power sharing, hingga bagi-bagi kue," bebernya"Belum lagi terjadi kapitalisasi, siapa menganiaya siapa, sampai pemeriksaan politisi di KPK (misalnya politikus PKS Misbakhun, Red) sehingga publik mual," ungkapnya.
Peneliti senior LSI, Burhanudin Muhtadi mengatakan, dukungan publik terhadap Partai Demokrat tidak terlalu terpengaruh, sebab efek rusak kasus Bank Century hanya sampai ke Sri Mulyani dan Boediono"Kalau ingin menurunkan suara Demokrat, seharusnya ke SBY," tegasnya pula(pri/c11/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Panggil Dua Kandidat Cagub Sulut
Redaktur : Tim Redaksi