JAKARTA - Partai Demokrat menyayangkan keputusan mundur adik Sri Sultan Hamengkubuwono X, GBPH Probokusumo, dari partaiNamun, partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2009 itu tidak bisa mencegahnya karena terkait dengan hak politik pribadi
BACA JUGA: Golkar Tagih Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah
"Sebagai ketua umum dan sahabat, saya menyayangkan kalau Mas Prabu (Prabukusumo, Red) mundur, tapi sebagai hak politik pribadi, saya menghormatinya," ujar Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di dalam keterangannya, kemarin (9/12).
Dia menyatakan, bisa memahami posisi Prabukusumo terkait dinamika dan debat gagasan tentang RUU Keistimewaan Jogjakarta
BACA JUGA: PKNU: Partai Kecil Sengaja Diobok-obok
Khawatir suara Demokrat di Jogja akan terganggu" Anas merasa, mundurnya kerabat keraton yang menjabat sebagai ketua DPD Demokrat Jogjakarta itu tidak akan sampai membuat partai terganggu
BACA JUGA: Mundurnya Ketua Demokrat DIY Tanpa Intervensi Kraton
Menurut dia, dengan basis kinerja para kader, kemajuan partai di Jogja akan bisa tetap terjaga"Saya hanya bisa mengucapkan terimakasih atas kerja dan pengabdian Mas Prabu pada PD selama ini, itu akan tercatat dalam sejarah partai," pungkas mantan anggota KPU Pusat tersebut
Kemarin, Prabukusumo telah resmi menyatakan mundur dari kepengurusan Partai DemokratBahkan, tidak hanya meletakkan jabatan sebagai ketua DPD Demokrat Jogjakarta, dia juga keluar dari keanggotaan partai dengan mengembalikan kartu tanda anggota yang dimiliki.
Secara terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus istri Sri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menghormati keputusan mundur adik iparnya tersebutDia juga menegaskan kalau keputusan mundur Prabukusumo bukan merupakan tekanan dari pihak keluarga di keraton"Tidak ada permintaan, juga pernah tidak ada pertemuan membahas rencana mundur itu," tegas Hemas, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, kemarin
Sementara itu, di luar isu mundur Prabukusumo, sempat muncul isu bahwa sekretariat gabungan (setgab) telah membahas secara khusus posisi RUU Keistimewaan JogjaNamun, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal membantah kebenaran isu tersebut"Kemarin (Rabu 8/12, red) hanya bahas BBM, saya juga tidak datang," kata Mustafa.
Sekalipun dibahas di setgab, Mustafa menegaskan tidak akan ada penyeragaman pandangan fraksiSetgab hanyalah forum untuk mencari titik temu dari sebuah masalah aktual kebangsaan"Itu pun satu upaya yang sah, dan itu bukan (mencari) kesepahaman," kata dia.
Dari sejumlah partai koalisi di setgab, Mustafa menilai hanya Partai Demokrat yang memiliki pandangan berbedaDalam posisi itu, bukan berarti partai lain akan merubah haluan untuk ikut dalam pandangan Demokrat"Justru kita berharap Fraksi Partai Demokrat lebih membuka diri, mencari solusi yang menentramkan," kata dia.
Mustafa menegaskan, masyarakat Jogja saat ini sudah terbebani derita bencana letusan MerapiMasyarakat Jogja tidak perlu lagi dibebani PR bernuanas politikPosisi itu cukup menjadi pekerjaan eksekutif dan legislatif sebagai pihak yang berwenang"Jogja ini kan sebenarnya tidak ada masalah, kenapa harus diciptakan masalah," tandasnya(dyn/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKNU Gelar Muktamar di Atas Kapal Pelni
Redaktur : Tim Redaksi