JAKARTA -- Partai Demokrat berharap warga Muhammadiyah bisa memahami keputusan Presiden SBY yang akan membuka muktamar ormas Islam itu dari MadinahKetidakhadiran SBY secara fisik di Jogjakarta yang menjadi lokasi muktamar pada 3 Juli mendatang, menurut Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Max Supocua, tidak memiliki motif politis apa pun
BACA JUGA: Nurpati Dijerat Kasus Pilkada
"Kunjungan Presiden ke Kanada dan Turki tidak bisa terhindari
BACA JUGA: Dualisme Pimpinan SOKSI, Kubu Rusli Zainal Siap Rujuk
Saat ini, presiden memang tengah menghadiri KTT G-20 di Toronto, KanadaMax membantah isu yang berkembang seolah-olah kondisi itu mencerminkan hubungan pemerintah dengan Muhammadiyah yang kurang harmonis
BACA JUGA: Meutya Hafid Segera Huni Senayan
Apalagi, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memang sering melayangkan kritik tajam terhadap pemerintahan"Kawan-kawan di Muhammadiyah tidak perlu berpikir terlalu jauhHubungan (pemerintah dengan muhammadiyah, Red) tetap indahKritik Pak Din itu bagian yang integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Max.Dia menyebut semua organisasi, termasuk ormas, memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dirasa kurang sejalan dengan pemikiran atau sikap organisasi tersebutMeski begitu, Max menegaskan, semua organisasi di tanah air, termasuk Muhammadiyah, memiliki hubungan yang sangat erat dengan SBY dan Partai Demokrat"Terlebih, Pak Din melakukan kritik untuk membangunTidak ada kritik untuk menjatuhkan," ujar anggota Komisi I DPR itu
Sebelumnya, Din Syamsuddin menyampaikan kepada warga Muhammadiyah untuk tidak berburuk sangka kepada Presiden SBYDia menjelaskan, dari Kanada dan Turki, presiden langsung menunaikan ibadah umrahKarena itu, muktamar muhammadiyah pada 3-8 Juli akan dibuka presiden dari Madinah.
"Saya yakin tidak ada niat Presiden untuk meremehkan atau merendahkan Muhammadiyah dengan pembukaan seperti itu," kata DinDia juga menyampaikan sikap kritis muhammadiyah terhadap pemerintah selama ini merupakan bagian dari amar ma"ruf nahi munkar.
Mantan Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah (2000"2005) Hajriyanto YThohari mengatakan, setiap sikap pemerintah terhadap muhammadiyah pasti ditafsirkan membawa isyarat tertentuSaat tidak ada kader Muhammadiyah yang menjadi menteri, publik mempersepsikan itu sebagai akibat hubungan dengan pemerintah yang tidak begitu baik"Seolah-olah terjadi perang dingin," kata Hajriyanto.
Ketika sekarang Presiden SBY juga tidak hadir secara fisik untuk membuka muktamar satu abad Muhammadiyah, menurut Hajriyanto, juga muncul penafsiran bernada negatif"Bagi daerah, ini menjadi pertanyaan," kata wakil ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar tersebutBahkan, imbuh Hajriyanto, ada pihak-pihak yang mengapitalisasi itu untuk mendelegitimasi dan melakukan political decay atau pembusukan politik ke internal Muhammadiyah(pri/c6/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Gagas Konfederasi Parpol 2014
Redaktur : Tim Redaksi