JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari keberadaan Poros TengahKeberadaan poros politik yang dimotori sejumlah partai koalisi tersebut diyakini tidak akan mengusik keberadaan koalisi partai pemerintah yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab)
BACA JUGA: Kisruh Hasil Pilbup Maybrat Tak Ganggu Pilgub
Dia memilih melihat secara positif keberadaan blok partai yang muncul sebagai respon perbedaan pandangan terkait besaran parliamentary threshold (PT) tersebut
BACA JUGA: Panwaslu Bersihkan Atribut Kampanye
"Kalau (pembentukan poros) sebagai kontestasi ide, kontestasi pemikiran, tidak ada masalah," ujar Anas Urbaningrum, disela kegiatan pemotongan hewan korban DPP Partai Demokrat, di Jakarta, kemarin (6/11)Bahkan, lanjut dia, kalau perlu bukan hanya poros tengah yang muncul
BACA JUGA: Demokrat Masih Jajaki Pemilukada Sorong
Poros-poros lain, semisal, poros pengamat atau poros analis juga akan sangat baik dimunculkan sebagai upaya memperkaya bahasan RUU Pemilu di DPR"Jadi, saya kira semua itu bagus-bagus saja," imbuh Anas, tetap dengan ekspresi tenangJadi, benar-benar tidak khawatir dengan keberadaan poros ini? Anas enggan menanggapi secara langsung"Yang pasti ada poros koalisi lah," kelit mantan anggota KPU tersebut
Poros tengah ini benar-benar mengancam soliditas pendukung pemerintahEmpat dari enam partai anggota koalisi, kini bergabung dalam Poros TengahMereka yakni PAN, PKB, PPP dan PKSKeempatnya menginginkan PT antara 2,5 dan 3 persenDalam Poros Tengah ioni juga ikut Gerindra dan HanuraSedangkan Demokrat, Golkar dan PDIP menginginkan 4 atau 5 persenPemerintah sendiri sudah mengajukan 4 persen seperti Demokrat
Pemilu 2009, PT sebesar 2,5 persenYang bisa duduk di Senayan hanya sembilan partaiBila dinaikkan 5 seperti keinginan Golkar, otomatis akan membuat banyak partai yang "hangus" yang bisa juga menimpa parpol Poros Tengah.
Saat disinggung terkait keluhan sejumlah partai koalisi tentang belum adanya pembahasan menyangkut besaran PT di internal setgab, Anas juga menanggapinya secara ringan"Setgab itu membahas hal strategis, kalau dianggap strategis ya bisa saja nanti, tapi menurut saya dibahas di pansus juga sama saja, toh sudah ada pansus (di DPR)," katanya.
Dia juga memaparkan, bahwa alasan partainya memilih besaran ambang batas kursi di parlemen sebesar 4 persen, sesungguhnya juga setelah melihat fakta obyektif partai-partai yang ada di koalisiYaitu, mengacu pada hasil Pemilu 2009 lalu, tidak ada satupun anggota koalisi perolehan kursinya di bawah 4 persen"Semua melewati, yang paling kecil PKB saja juga kalau dibulatkan jadinya lima persen," imbuhnya.
Jadi, sindir Anas, seharusnya tidak perlu ada partai yang takut dengan kebijakan angka PT yang ditetapkan di sebesar 4 persenSetelah sebelumnya berada di angka 2,5 persen"Saya mendengar Partai Nasdem saja yang pendatang baru minta PT 5 persen, itu lebih tinggi dari 4 persen yang diajukan Demokrat lhoJadi, menurut saya, dengan usulan ini kami berharap koalisi makin bersemangat untuk menyiapkan diri lebih baik," sindirnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, tidak seharusnya partai-partai pendukung angka ambang batas 2,5-3 persen membentuk koalisi poros tengahJika ada kesadaran untuk mengacu pada konstitusi, seharusnya yang terbentuk adalah poros kebangsaan"Yang harus kita bangun dalam rangka penataan kebangsaan ini adalah poros bangsa, tidak ada poros lain," ujar Idrus usai menghadiri Salat Ied di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (6/11).
Menurut Idrus, konstitusi dengan jamak menyatakan bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah sistem presidensiilSaat ini, sistem presidensill belum bisa dilaksanakan dengan murniSeharusnya ada langkah-langkah dari parpol penghuni DPR untuk mewujudkan sistem tersebut"Tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok kita, yang kita bangun adalah poros bangsaKalau ada poros lain maka itu cara lain untuk tidak melaksanakan konstitusi," jelasnya.
Idrus menyatakan, usulan Golkar terkait angka PT sebesar 5 persen bukan harga matiMenurut dia, yang diinginkan oleh Golkar adalah pembangunan poros bangsa yang berlandaskan konstitusiKonstitusi menginginkan sistem presidensiil yang kuatPenguatan itu bisa dicapai dengan penyederhanaan partai"Jangan bicara 5 persen, karena itu akibat keinginan kita membangun sistem presidensiil," tegasnya.
Idrus mengisyaratkan siap jika usulan Golkar itu dikompromikan dengan usulan partai lainNamun, jangan sampai kesepakatan yang nanti dibahas, akhirnya dibatalkan seperti yang terjadi di pemilu 2009 lalu"Dulu PT 2,5 persen, lalu ada kesepakatan kalau semua jadi peserta pemilu lagi," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif dari FPDIP Arif Wibowo menyindir pembentukan Poros TengahDia mengaku bingung dengan logika berfikir partai "partai yang menolak PT naik lebih dari 3 persen itu
Di satu sisi, parpol-parpol tersebut mengaku mesin politiknya terus berkerja merebut simpati publik, sehingga kemungkinan besar mengalami kenaikan suara dalam pemilu 2014Namun, pada waktu yang bersamaan juga terkesan takut tidak lolos PT"Ini cara berfikir kontraproduktifAgak aneh rasanya melihat mereka membangun poros sendiri," katanya.
Menurut Arif, parpol koalisi Poros Tengah telah melupakan fakta pentingDi luar 9 partai yang sekarang ada di parlemen, tidak akan banyak parpol lain yang bisa menjadi peserta pemiluParpol baru yang kemungkinan lolos verifikasi di Kemenkum HAM saja tidak lebih dari 5 parpolDari sana belum tentu semuanya mampu lolos verifikasi KPU untuk mengikuti pemilu 2014.
Di samping itu, lanjut Arif, pada pemilu 2009 lalu, terdapat 18 juta atau sekitar 23 persen suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemenSuara pemilih itu berasal dari partai "partai tidak lolos PT yang kala itu dipatok 2,5 persenPartai "partai "gurem" alumni pemilu 2009 itu, diyakini Arif, hanya sedikit yang akan kembali tampil pada pemilu 2014Artinya, masih ada ceruk potensi suara yang bisa digarap partai-partai penghuni parlemen"Jadi, suaranya tidak akan kemana-manaPasti akan kembali terserap ke partai-partai yang sekarang ada di parlemen juga," ujarnya.
Dia curiga partai-partai yang takut PT naik sebenarnya tidak melakukan aksi konkrit di tengah konstituen"Jangan-jangan parpol "parpol ini memang tidak bekerja, selain sibuk menikmati kursi parlemen dan kursi menteri," sindir Arif(dyn/bay/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cetro: Pemerintah Tak Berkaca Pada Masa Lalu
Redaktur : Tim Redaksi