Demokrat Tolak Ide Satgas Dibubarkan

JAKARTA - Desakan sejumlah kalangan agar Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum dibubarkan, ditanggapi dingin Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Didi Irawadi SyamsuddinDia malah heran dengan sikap sejumlah rekannya di Senayan yang ikut-ikutan mendesak pembubaran satgas

BACA JUGA: Presiden Dinilai Tak Perlu Urusi Pensiun

Didi dengan tegas menyatakan, satgas harus tetap dipertahankan lantaran kinerjanya sudah terbukti.

“Desakan itu terlalu berlebihanTak sepatutnya partai takut dengan Satgas

BACA JUGA: Gunakan Standar Ganda, Greenpeace Diminta Diaudit

Kalau tak ada Satgas, beberapa kasus dan masalah korupsi dan hukum justru tak terungkapContoh kasus Gayus dan kasus fasilitas mewah di LP untuk Arthalyta Suryani,” kata Didi yang juga anggota Komisi III DPR RI itu di Jakarta, Kamis (2/11).

Dia mengatakan, yang pantas melakukan desakan agar satgas dibubarkan hanyalah orang-orang bermasalah dan tersangkut kasus hukum

BACA JUGA: Malam Ini Sultan-SBY Bertemu

"Dengan segala hormat kepada kawan-kawan di DPR, tak perlu khawatir dengan satgasYang pantas khawatir hanya para mafia hukum," cetusnya.

Dia juga membantah anggaran satgas sudh masuk ke tahap pro justiciaTugas satga sekadar membantu lembaga aparat penegak hukum, misalnya menginformasikan indikasi praktek mafia hukum.  Ditegaskan juga, satgas bukan alat politik peguasa.

Sebelumnya, anggota satgas, Mas Achmad Santosa mengatakan, desakan pembubaran satgas hanya membuat kisruh saja"Nggak usah ditanggapi, kita jalan terusNiat kita membantu (pemberantasan mafia hukum), jadi jangan bikin kisruh deh," ucap anggota Satgas, Mas Achmad Santosa selepas bertemu dengan Jaksa Agung Basrief Arief, Selasa (30/11).

Sejak awal dibentuk, lanjut Ota, panggilan Mas Achmad Santosa, fungsi Satgas adalah membantu aparatSatgas tidak melakukan intervensi terhadap penegak hukum yang sudah ada

Seperti diketahui, pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan menjadi pintu munculnya desakan pembubaran SatgasAnggota Komisi III DPR RI  Bambang Soesatyo menuding Satgas telah menyetir pengakuan Gayus sehingga terus-terusan menyebut bahwa perusahaan milik grup Bakrie yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin menggunakan jasa Gayus untuk menghindari kewajiban pajak.

Desakan serupa juga dikemukakan John Panggabean, pengacara mantan kuasa hukum Gayus, Haposan HutagalungMenurut John, Satgas yang menyimpang dari Keppres karena sering menyampaikan informasi yang belum valid ke publik, padahal seharusnya ditelusuri dulu oleh ke aparat hukum(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perawat Ancam Lakukan Mogok Nasional