"Pemerintah dan DPR harus memanggil Greenpeace Indonesia, untuk mengklarifikasi standar ganda misi lingkungannya untuk kepentingan pihak penyandang dananya, seperti Freeport, Exxon Mobil, IMF, Bank Dunia dan industri besar Amerika dan Eropa," tegas Boni Hargens, saat peluncuran buku 'Menguak Dusta-dusta Greenpeace' karya Syarif Hidayatullah, di press room DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12).
Kalau perlu, kata Boni pula, dilakukan audit terhadap sumber dana dan pengeluarannya (Greenpeace), sehingga terlihat untuk apa dan siapa lembaga itu bekerjaLebih jauh, pemerintah dan DPR diminta harus tegas menyikapi kinerja Greenpece, setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun belakangan.
Menurut Boni lagi, selama ini rekomendasi Greenpeace sebagai LSM yang peduli terhadap keutuhan alam di berbagai belahan dunia, diakui memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga lingkungan
BACA JUGA: Malam Ini Sultan-SBY Bertemu
Namun dalam perjalanannya, Greenpeace mulai menyimpang dengan membawa misi kepentingan ekonomi dan politik, dengan membatasi lahan kelapa sawit di Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia"Greenpeace tidak lagi mengkritisi Freeport, Exxon Mobil dan lain-lainnya
BACA JUGA: Perawat Ancam Lakukan Mogok Nasional
Ini bukti Greenpeace telah menggunakan standar ganda, yang merupakan bagian dari karakter politik global modern, dan salah satu bentuk dari konversi imperialismePembicara lain dalam acara yang sama, Agus Purnomo, yang juga adalah Staf Khusus Presiden bidang lingkungan, mengakui ada laporan Greenpeace yang bagus dan positif, tapi banyak juga yang menggunakan data palsu, bohong dan merugikan negara
BACA JUGA: Rehabilitasi Korban Merapi Tak Terpengaruh Polemik Monarki
Termasuk (yang palsu) tentang "Protection Money" yang menganalisa pemerintahan SBY akan membabat hutan seluas 63 juta hektar sampai 2030, untuk pengembangan pulp, palm, oil, pertambangan dan energi terbarukan."Kita bingung, dia menemukan data itu dari manaJuga 24 juta hektar hutan untuk hutan tanaman idustri (HTI)Berarti ada 11 juta hektar yang bisa digunakan untuk memperluas hutan untuk HPH, dan juga untuk di-restore pada kawasan restorasi," katanya.
Greenpeace, kata Agus, juga menyebutkan ada kerjasama antara Indonesia-Norwegia senilai 1 miliar dolar AS, yang berpotensi dikorupsi oleh pejabat IndonesiaPadahal menurut Agus pula, kerjasama itu sifatnya bertahap dan uangnya pun belum cair.
Sementara itu, mantan Bupati Bangka-Belitung (Babel), Basuki Tjahaja Purnama, yang pernah bersinggungan langsung dengan Greenpeace, juga menyayangkan sikap organisasi itu yang justru membiarkan illegal logging dan pertambangan liar di wilayah Babel selama ini"Mengapa ini terjadi, karena ada oknum aparat yang membekingi pengrusakan hutan tersebutTapi Greenpeace diam saja," ungkapnya.
"Yang justru diusik adalah sebuah usaha yang memiliki persaingan kuat dengan perusahaan asingJadi, kesimpulan saya adalah, Greenpeace cenderung mengkritisi industri dan bisnis besar yang bersaing dengan perusahaan besar asingMinyak sawit, pulp, palm, pertambangan dan lain-lain, adalah yang menjadi target Greenpeace," jelas Basuki pula(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY: Penyusunan RUU DIY Bukan Politik Praktis
Redaktur : Tim Redaksi