JAKARTA - Merapatnya PDI Perjuangan ke Partai Demokrat dalam rencana reshuffle nanti masih menjadi spekulasiNamun, Partai Demokrat sebenarnya akan menyambut baik kalau partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memutuskan bergabung
BACA JUGA: Rapimnas Golkar Sepakat PT jadi 7,5 Persen
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, jika ikut bergabung, PDIP tentu akan bisa bersama-sama membangun bangsa secara seiring
BACA JUGA: Mayoritas DPD Golkar Dukung Soeharto jadi Pahlawan
Sejak awal, lanjut sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi tersebut, pihaknya selalu membuka diri terhadap semua elemen bangsa
BACA JUGA: Kasus Pajak dan Lapindo Citra Negatif bagi Ical
"Termasuk PDIP, komunikasi kami sangat baik dan tidak putus," tambah menteri negara koperasi dan UKM tersebut.Setidaknya, lanjut Syarief, komunikasi yang terjalin baik sudah tampak ketika pemilihan gubernur BI maupun pemilihan Kapolri di DPR beberapa waktu lalu"Kami sangat menghargai kader-kader PDIP yang punya visi-misi sama untuk ikut mendukung Darmin Nasution (gubernur BI) dan Timur Pradopo (Kapolri)," katanya
Jika Demokrat jadi berkoalisi dengan PDIP, tentu itu akan berimplikasi kepada pembagian kursi di kabinetKader PDIP mungkin akan menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, seperti halnya anggota koalisi lainnya.
Terkait dengan hal tersebut, Syarief buru-buru menyatakan bahwa jatah menteri atau sejenisnya sepenuhnya merupakan hak prerogatif presidenMitra koalisi atau bahkan Demokrat sekalipun tidak berhak ikut mengaturnya"Dalam politik itu juga harus tahu diri, ini wilayah presiden," imbuh mantan ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut
Kabar merapatnya PDIP ke Demokrat muncul setelah Puan Maharani mengakui adanya pertemuan tertutup antara Taufik Kiemas dan SBY setelah Lebaran"Intinya, yang dibicarakan soal sikap politik kami bersama ke depan, bagaimana kelanjutannya untuk membangun bangsa dan negaraSoal masuk atau tidak (ke kabinet), ya kita lihat nanti," ungkapnya.
Secara terpisah, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo terus mendorong presiden untuk melakukan reshuffle terhadap para menteri yang dipandang tidak mampu bekerja dengan baik dan kebijakannya tidak pro rakyatBahkan, Tjahjo telah menyusun daftar sejumlah menteri yang masuk kategori buruk tersebut.
"Dalam catatan kami, sembilan menteri berapor merah," kata TjahjoSayang, dia masih malu-malu untuk membocorkan kesembilan nama menteri berkinerja buruk itu"Tidak etis kami sampaikanTentu presiden melalui timnya sudah sangat tahu," ungkap Tjahjo yang juga merangkap ketua Fraksi PDIP DPR itu.
Walapun aktif mendorong reshuffle, Tjahjo membantah bila PDIP disebut akan memanfaatkan momentum tersebut untuk merapat ke lingkaran kekuasaanDia memastikan PDIP akan tetap di luar pemerintahan sebagaimana keputusan Kongres PDIP di Bali pada awal April 2010 lalu.
"Sebagai parpol, wajar-wajar saja bila PDIP melakukan komunikasi politikTapi, PDIP masih dan harus konsisten terhadap keputusan politik hasil konggres Bali," tandasnya(dyn/pri/c3/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Minta Rp 100 M untuk Gedung Baru
Redaktur : Tim Redaksi