Denpasar Terbaik, Jaksel Terburuk

JAKARTA -- Survey integritas pelayanan publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilakukan di tingkat kabupaten/kotaWakil Ketua KPK Bidang Reformasi Birokrasi, M Jasin di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/12) menjelaskan, ada 49 pemkab/pemkot yang disurvey

BACA JUGA: 7 Pimpinan Instansi Sulit Disadap

Obyek pelayanan yang disurvey ada 196 unit layanan, antara lain  pelyanana pengurusan Akte Kelahiran, PBJ, bantuan pembangunan/renovasi/perbaikan fisik sekolah dari APBD, dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas/RSUD kelas C

Untuk tingkat kabupaten/kota ini, ada 15 kabupaten/kota yang mendapatkan nilai intergritas terendah

BACA JUGA: Jadikan KPK Pusat Penyadapan Korupsi

Paling rendah adalah Kota Jakarta Selatan, disusul berikutnya Kabupaten Kuningan, Kota Bandar  Lampung, Kota Samarinda, Kabupaten Maros, Kabupaten Deliserdang, Kota Manado, Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Sumenep.

Sementara, juga ada 15 kabupaten/kota yang mendapatkan nilai integritas tertinggiMereka adalah Kota Denpasar dengan skor 7,48, disusul Kota Balikpapan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Badung, Kota Medan, Kediri, Kota Banjarmasin, Kabupaten Gianyar, Kota Malang, Jakarta Barat, Sampang, Bontang, Pangkaje Kepulauan, Banjar Baru, dan Kota Metro

BACA JUGA: Tarif Layanan Publik Bakal Diseragamkan

M Jasin menjelaskan, rata-rata nilai integritas sektor publik di tingkat pemerintahan provinsi adalah 6,18 dan rata-rata nilai integritas di tingkat pemerintahan kabupaten/kota adalah 6,46"Bila dibandingkan, nilai integritas pemerintah provinsi relatif lebih buruk bila dibandingkan dengan nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun pemerintah kabupaten/kota," jelas Jasin.

Sementara, untuk instansi tingkat pusat, posisi terburuk ditempati Departemen Perindustrian dan Kepolisian RI, dengan skor masing-masing 5,66 dan 5,71Hanya dua instansi itu yang mendapatkan skor di bawah 6Yang lain mendapatkan skor di atas 6.

Dari 15 unit layanan yang disurvey, pengurusan izin pemasukan dan pengeluaran benih di Departemen Pertanian sebagi instasi dengan skor integritas tertinggi yakni 7,75Secara umum, departemen ini juga menempati posisi terbaik dengan skor 7,62.  Jasin menjelaskan, nilai rata-rata integritas sektor publik nasional adalah 6,50, dengan perincian rata-rata integritas di tingkat pusat 6,64(sam,pra/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Survey KPK, Pelayanan Terburuk di 5 Provinsi