jpnn.com, MATARAM - Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkejut ketika mendengar informasi mengenai penangkapan dua orang warga Kabupaten Bima oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.
Dua orang berinisial KR, 26 tahun dan NH, 21 tahun itu ditangkap karena terduga masuk kelompok ideologi garis keras (Igaras) yakni jaringan teroris Poso. Keduanya ditangkap di Desa Dore, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Sabtu (17/6) petang.
BACA JUGA: Dua Terduga Jaringan Teroris Poso Incar Markas Polisi
Tertangkapnya dua terduga teroris di Bima membuat Pemprov NTB terkejut. Kejadian untuk kesekian kalinya itu membuat pemprov merasa terpukul, karena simpatisan gerakan radikal rupanya masih ada di NTB.
“Kita sangat prihatin sel-sel daripada ISIS itu masih ada,” kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, kemarin (18/6) seperti dilansir Lombok Post (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Tiga Terduga Teroris tak Ada Kabar, GAPAI Sumut Segera Praperadilkan Kapolri
Amin menegaskan, masyarakat NTB menentang terorisme dan menolak gerakan radikal yang berujung pada aksi-aksi teror. Hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dianut warga NTB.
Kalaupun ada beberapa orang yang ikut dalam garis keras, mereka tidak mencerminkan sikap warga NTB secara keseluruhan. Sebab sejatinya, warga NTB adalah warga yang toleran dan menghargai perbedaan. “Ketika ada kasus seperti ini, tidak bisa kita menggeneralisir semuanya sama,” kata pria asal Sumbawa itu.
BACA JUGA: Tangkal Serangan Terorisme, Densus 88 Ciduk Delapan Jaringan JAD
Amin juga tidak setuju bila rentetan kasus penangkapan terduga teroris di Bima membuat NTB dianggap sebagai sarang teroris. Sebab masyarakat sebenarnya sangat terbuka dan toleran. Ia tetap memadang, penangkapan terduga teroris secara kasus per kasus dan aktivitas mereka tidak terpusat di satu daerah di NTB.
“Bukan sarang teroris, kalau sarang berarti seperti di Poso,” katanya.
Karena itu, Amin setuju jika mereka yang tergabung dalam kelompok teroris ditindak tegas. Tapi itu bila sudah terbukti melakukan aksi teror. Aparat tidak boleh ragu menindak mereka yang terbukti melanggar undang-undang.
Meski demikian, pendekatan persuasif juga perlu dilakukan, dan itu akan menjadi tugas besar pemerintah daerah. Salah satu caranya adalah memperkuat pemberdayaan ekonomi. Sebab tidak semua mereka yang terlibat gerakan teror karena pemahaman, tetapi juga disebabkan karena faktor ekonomi yang sulit.
“Jika ekonomi mereka kita sentuh mungkin bisa mengurangi anak muda bergabung dalam gerakan seperti itu,” katanya.
Karenanya, ia berharap dinas terkait dalam hal ini Bakesbangpol NTB terus melakukan monitor dan pemantauan agar gerakan radikal tidak berkembang mudah di NTB. Apalagi kelompok yang mengarah pada aksi teror harus mampu dicegah sejak dini.
Sebab keberadaan mereka tidak hanya menebar ancaman, tetapi juga membawa kerugian besar bagi NTB, citra pariwisata yang sudah dibangun bertahun-tahun dapat runtuh oleh kelompok teroris. “Ini merusak citra daerah kita,” ujar politikus Partai Nasdem tersebut.(dit/ili/yet/r5)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebih Baik Segera Libatkan TNI ketimbang Terlambat Perangi Teroris
Redaktur & Reporter : Friederich