Dephut Galakkan 'One Man One Tree'

JAKARTA - Seperti yang diamanahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Departemen Kehutanan (Dephut) saat ini semakin giat untuk mengampanyekan program "One Man One Tree"Kepala Pusat Informasi (Pusinfo) Departemen Kehutanan, Ir Masyhud MM mengatakan, masyarakat diharapkan untuk aktif dalam mencegah terjadinya perubahan iklim.

"Setiap hektar lahan membutuhkan 1.100 sampai 2.000 batang pohon

BACA JUGA: Industri Kreatif Diharapkan Berbasis Budaya Lokal

Maka, dapat dibayangkan dengan program 'One Man One Tree', betapa banyaknya manusia yang harus berupaya untuk menyelamatkan satu hektar lahan," ungkapnya di sela konferensi pers di Dephut, Selasa (4/8).

Dikatakan Masyhud, hutan merupakan suatu kunci penting dalam mengendalikan dampak perubahan iklim dan lingkunganMaka dari itu, terangnya lagi, pihaknya mempersilakan kepada masyarakat untuk sebisa mungkin membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah laju perubahan iklim

BACA JUGA: WWF Gelar JPI 2009, Diikuti 1.000 Peserta

"Pemerintah sudah menyiapkan 355 hektar lahan untuk wilayah konservasi di kebun Botani, Serpong dan Cibinong," sebutnya.

Masih terkait dengan program 'One Man One Tree' tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Rehabilitasi Lahan dan Pemasyarakatan Sosial Departemen Kehutanan (RLPS Dephut), Ir Indriastuti MM, juga menambahkan bahwa terhitung sejak 1 Februari 2009, sudah ada sekitar 21 juta batang pohon yang telah ditanam di berbagai daerah di Indonesia"Data ini memang belum lengkap, karena masih ada sekitar tujuh propinsi yang datanya masih blank

BACA JUGA: Dua Kubu Klaim Bukti Lebih Valid

Mungkin saat ini diperkirakan sudah lebih dari 21 juta batang pohon," paparnya.

Sebagai informasi, dalam waktu dekat, Dephut juga akan segera melakukan launching Hutan Kemasyarakatan di wilayah Lombok, Nusa Tenggara BaratMengenai program ini, Indriastuti menjelaskan bahwa Dephut memberikan wewenang kepada bupati setempat dalam menunjuk kelompok-kelompok tani di wilayah tersebut, untuk dapat mengolah lahan hutan kemasyarakatan itu"Kami serahkan kepada bupati, karena merekalah yang lebih paham mengenai kondisi lahan dan masyarakat di wilayah tersebut," tuturnya(cha/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa NTT Tolak Pemindahan Komodo