DEPOK - Bertambahnya 8.000 unit kendaraan baik motor dan mobil setiap bulan di Kota Depok dengan akses jalan yang rusak parah, membuat daerah di selatan DKI Jakarta itu terancam kemacetan parahApalagi tanpa perencanaan yang matang, diyakini salah satu daerah penyangga DKI Jakarta itu terancam stagnan.
Pakar Transportasi Universitas Indonesia (UI), Prof Irwan Katili secara tegas menyebutkan penataan Kota Depok memang bermasalah
BACA JUGA: Warga Masih Blokir TPA Cipayung
Berbagai indikator perkotaan yang layak tidak dimiliki daerah tersebutBACA JUGA: Dishub-Blok M Square Bagi Lahan Parkir
Menurutnya juga, secara teoritis Kota Depok bukan kota ideal untuk menjadi tempat tinggal
BACA JUGA: Ruang Terbuka Hijau DKI Tambah 80,89 Hektar
”Saya tidak mengerti kondisi ini,” ungkapnyaDia juga menjelaskan, sebenarnya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok itu tahu apa yang harus dilakukana untuk menata daerahnya”Tapi tidak pernah dilakukanIni persoalannya,” ungkapnya kepada INDOPOS (grup JPNN)
Dengan angka pertumbuhan kendaraan 8.000 unit per bulan, membuat Kota Depok sebagai kota yang akan dilanda kemacetanLantaran, pertambahan kendaraan itu tidak diikuti kebijakan dan terobosan transportasi yang baik
Menurutnya juga, seharunya Pemkot Depok melihat angka statistik penambahan kendaraan itu lalu membuat regulasi terbaikAgar ancaman kemacetan total, polusi meningkat dan kerusakan pranata sosial bisa ditekan”Jika pertumbuhan kendaraan itu tidak disikapi, maka Kota Depok bakal lumpuh,” cetusnya lagi
Sejak dulu pun, lanjut dia, Walikota Depok memang tidak memiliki konsep perkotaan yang baikSemua dilakukan sekedar melaksanakan kewajibanTidak memberikan inovasi terhadap pergerakan ekonomi, sosial dan budayaPadahal, sistem transportasi masal bisa dikembangkan di daerah tersebutApalagi infrastruktur itu sudah adaSeperti kereta api dan angkutan kota (angkot).
Namun Pemkot Depok tidak memerhatikannya”Saya tidak ingin memprotes terusTapi saya ingin sampaikan kalau memang Walikota Depok itu tak punya konsepJadi beginilah kondisi daerahnya,” tuturnya lagiDia melanjutkan, di kota mana pun, berbagai pertumbuhan dan perubahan sosial harus menjadi indikator penting kebijakanTidak dibiarkan begitu saja
Apalagi saat ini penduduk Kota Depok mencapai 1,7 jutaDengan luas wilayah hanya 200,29 kilometer persegi membuat berbagai persoalan sosial akan mencuat”Bayangkan saja dari persoalan kemacetan ini saja, Walikota Depok tidak punya konsep mengatasinyaApalagi kalau bicara soal lain yang lebih penting,” ungkapnya juga
Hal senada juga dilontarkan Pakar Tata Kota UI, Prof Dr Abimanyu Takdir AlamsyahMenurutnya, penataan Kota Depok mengecewakan karena banyak konsep perkotaan yang tak dipenuhiBahkan cenderung diabaikan dan ditinggalkan”Jauh sebelum Nur Mahmudi Ismail (Walikota Depok saat ini, Red) memimpinKonsep perkotaan sudah dirancangWaktu itu saya terlibat studi perkotaannya,” terang dia
Dalam studi itu, terungkap ancaman kemacetan parah pada ruas jalan protokol, seperti Jalan Raya MargondaSelain itu, pertumbuhan penduduk yang cukup besar juga jadi ancaman seriusSemua persoalan itu sudah diprediksi lamaSolusi atas kondisi itu sudah dirancangAntara lain mengembangkan pusat ekonomi dan bisnis di luar zona Margonda dan membuat jalan tembusan di wilayah Cimanggis dan Tapos
Tapi, sayangnya konsep itu tidak lagi digunakan saat iniLantaran, dengan bergantinya pemimpin membuat perencanaan kota yang dibuat berubah lagiPadahal, semestinya penataan kota harus berkesinambungan(rko)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembangunan Tangsel Prioritaskan Penghijauan
Redaktur : Tim Redaksi