jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, mendukung permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar KPU memfasilitasi caleg dan bendahara partai menyerahkan nomor rekening.
Dukungan dikemukakan karena menurut Said, langkah tersebut merupakan sebuah terobosan yang cukup baik. Meski dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang pemilu, tidak diwajibkan bagi caleg untuk menyerahkan nomor rekening.
BACA JUGA: 219 Desa tak Ada di Data KPU, Mendagri Ogah Ribut
Demikian juga dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu, yang diwajibkan hanyalah partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu.
"Ini soal asas kepatutan. Bukan lagi bicara diwajibkan atau tidak diwajibkan oleh UU. Banyak kok peraturan KPU yang tidak diwajibkan oleh UU tapi mereka (KPU) atur," ujar Said di Jakarta, Selasa (10/12).
BACA JUGA: Kemendagri Verifikasi 3,3 Juta DPT dari KPU
Said mencontohkan, salah satu hal yang diatur oleh KPU padahal tidak diwajibkan oleh UU, yaitu soal daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV).
"Itu kan tidak diwajibkan oleh Undang-undang tapi KPU membuat terobosan. CV caleg itu sekali pun hanya diisi ala kadarnya, tapi cukup membantu pemilih untuk lebih mengenali orang yang akan mereka pilih," ujarnya.
BACA JUGA: 3,3 Juta Pemilih Bermasalah Diberi NIK, Kinerja Kemendagri Dipertanyakan
Said menilai, KPU tidak rugi sama sekali jika membuat terobosan meminta caleg menyerahkan nomor rekening. Apalagi bagi caleg sendiri, terobosan tersebut menurutnya juga memiliki manfaat yang luarbiasa untuk membuktikan ke masyarakat, bahwa mereka transparan.
"Saya berpendapat justru wajib hukumnya rekening para caleg itu diserahkan ke PPATK. Bahkan bila perlu dipublikasikan kepada pemilih. Karena rakyat berhak tahu kekayaan para caleg," katanya.
Menurut Said, kalau uangnya diperoleh dari sumber yang halal, para caleg tentu tidak perlu takut membuka rekening kepada masyarakat.
"Kalau tak berani terbuka, jangan coba-coba menjadi pejabat publik," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Parpol Bertanggung Jawab Dongkrak Partisipasi Pemilih
Redaktur : Tim Redaksi