jpnn.com - JAKARTA - Pertemuan antara Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen (pol) Budi Gunawan dengan anggota Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, dianggap mencoreng netralitas kepolisian di pemilu presiden (pilpres) tahun ini. Karenanya, desakan untuk menuntaskan kasus itu terus mengalir.
Yang terkini, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) didesak untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi Komjen Budi. Menurut Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, pertemuan itu jelas sudah mencederai lembaga Polri yang seharusnya netral. “Komisi Kepolisian Nasional perlu memanggil Budi Gunawan,” kata Syahganda kepada wartawan, Kamis (12/6).
BACA JUGA: Gencar Serang Jokowi, Kubu Prabowo Bakal Rugi
Syahganda menegaskan, Polri harusnya menjaga netralitas sepertinya halnya Tentara Nasional Indonesia. Menurutnya, wajar saja publik mencurigai dan meminta kasus itu ditangani secara transparan. Sebab, lanjut dia, Komjen Budi pernah menjadi ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri pada 2001 - 2004 lalu.
Syahganda juga mengatakan, dalam pertemuan antara Budi Gunawan dengan Trimedya itu ada anggota KPU, Hadar N Gumay. "Jadi publik sah-sah saja untuk mencurigai dan meminta segalanya menjadi jelas dan transparan,” kata Syahganda.
BACA JUGA: BIN Telusuri Pembuat dan Penyebar Obor Rakyat
Dia juga mendesak pengusutan lebih lanjut dan tidak berhenti pada klarifikasi pihak-pihak yang bertemu. Termasuk kemungkinan membuka isi telepon antara Trimedya, Budi Gunawan maupun Hadar.
“Perlu transparansi, misalnya sampai pemeriksaan percakapan telepon antar ketiganya. Apakah mereka bertemu itu sengaja atau kebetulan saja seperti yang diceritakan kepada publik. Ada sanksi atau tidak, terserah pada hasil pemeriksaan itu,” ungkap Syahganda.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Jenderal Moeldoko Enggan Bahas soal DKP Prabowo
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaji TNI dan Polri Juga Naik
Redaktur : Tim Redaksi