jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menyatakan, harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan kasus korupsi kartel pangan. Menurutnya, dugaan korupsi kartel pangan telah terkuak sejak kasus suap impor daging sapi menjerat eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
"Setelah mulai menggarap praktik korupsi dalam industri migas melalui kasus suap kepala SKK Migas, KPK hendaknya juga membidik korupsi di balik kartel pangan," kata Bambang melalui keterangan persnya, Minggu, (29/12). .
BACA JUGA: Prabowo Yakin Kepala Desa tak Korupsi
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, agenda KPK untuk memeriksa pengusaha Sengman Tjahya dalam kasus suap kutoa impor daging sapi bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar dan mengeliminasi praktik kartel pangan. Karenanya, lanjut Bambang, KPK harus mengagendakan pemanggilan Bunda Putri yang perannya sangat signifikan dalam mengendalikan kartel daging sapi impor.
"Dengan mengeliminasi praktik kartel komoditi pangan, otomatis akan mengoreksi harga semua bahan pangan. Kepedulian dan keberanian KPK mengeliminasi kratel pangan akan meringankan beban berat kehidupan rakyat akibat tingginya harga aneka kebutuhan pokok akhir-akhir ini," tegas Bambang.
Pada Februari 2013 lalu, ujar Bambang, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyatakan ada indikasi kartel pangan di Indonesia, termasuk kedelai. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengaku punya indikasi peran kartel dalam pengadaan kedelai dan impor komoditi bawang putih. Artinya, kata Bambang, sudah tiga komoditi yang dikuasakan pemerintah kepada kartel, yakni daging sapi, kedelai dan bawang putih.
Oleh karena itu, ia mendorong KPK agar nantinya saat memeriksa Sengman juga menggali informasi dari pengusaha yang disebut-sebut dekat dengan kalangan Istana itu terkait impor komoditi pangan lainnya. "Saya curiga, pengendali kartel bahan pangan bukan komisaris atau direksi perseroan yang ditunjuk Kemendag sebagai pelaksana impor. Pengendali kartel pastinya sosok tertentu yang sangat dekat dengan kekuasaan," sambungnya.
BACA JUGA: Akbar Protes Tatu Jabat Ketua DPD Golkar Banten
Menurutnya, figur seperti Sengman atau Bunda Putri memenuhi persyaratan sebagai pengendali kartel bahan pangan. Pasalnya, tidak mudah bagi kartel melakukan aksi mereka tanpa adanya jaringan ke penguasa.
"Bukankah sosok Bunda Putri mengaku bisa memengaruhi arah kebijakan kabinet? Sedangkan Sengman, kepada Menteri Pertanian, mengaku dekat dengan Presiden. Kalau tidak powerfull, siapa pun tak mungkin bisa membentuk kartel? Untuk membangun kartel, tumpukan uang sogok saja tak cukup. Anda harus di-back up oleh pusat kekuasaan yang titahnya harus ditaati, tanpa reserve," tandas Bambang. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Golkar Minta Tak Hubungkan Tatu dengan Kasus Atut
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sistem Seleksi CPNS tak Berkeadilan Sosial
Redaktur : Tim Redaksi