Desak Menteri PU dan Bappenas Turunkan Dana

JAKARTA-Tidak ada perhatian dari pemerintah pusat soal kerusakan jalan simpang Bontang hingga Berau, bahkan dalam rapat anggaran 2009 tidak sedikit pun menyinggung upaya pembenahan jalan negara ini“Saya akan mendesak pihak terkait untuk segera memberikan perhatian, terutama menteri PU dan Bappenas yang harusnya memberikan prioritas memadai Kaltim, jangan hanya di kuras alamnya, kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan,” kata anggota DPR RI M Yasin Kara SE disela-sela perjalanan reses menuju Kutai Timur pada Sabtu (22/11) saat dihubungi Kaltim Post.
Perjalanan yang memakan waktu 22 jam dengan menggunakan mobil, diakui anggota dewan dari komisi X fraksi PAN ini dalam rangka menjalin aspirasi masyarakat (asmara) Kaltim

BACA JUGA: Imam Samudra Wariskan Barang 17 Kardus

Dalam perjalan tersebut pasalnya terlihat kondisi jalan negara antara Simpang Bontang hingga Berau, mengalami kerusakan yang amat parahTerutama kondisi jalan antara Rantaupulung dengan Wahao poros Kutim Berau

BACA JUGA: Bandara Kuala Namu Beroperasi 2009

“Kondisi jalan seprti ini jelas sangat merugikan ekonomi di Kaltim umumnya,” kata YasinBerdasarkan keluhan yang disampaikan masyarakat setempat, lanjut Yasin infastruktur jalan yang tidak mendukung berdampak pada lambatnya pembangunan.
Tak hanya itu, kemiskinan juga dijumpai di daerah sekitar industri

BACA JUGA: Pemenang Pilkada Taput dilaporkan ke KPK

Daerah penghasil dan pengolahan minyak, gas alam cair, batu bara seperti di Muara Jawa, Marangkayu, Bontang, dan SangattaDi kota Bontang, sendiri diapit dua industri raksasa, yakni perusahaan pupuk PT Pupuk Kaltim dan perusahaan gas alam cair PT Badak LNG Co, tercatat sekitar 6.000 jiwa keluarga prasejahtera.
Salah satu faktor utamanya dikatakan Yasin yakni ketidakberdayaan daerah yang diakibatkan kuatnya sentralisasi pembangunan oleh pemerintah pusatMisalnya proyek-proyek pembangunan yang sering diusulkan daerah banyak yang gagalKarena mulai tingkat gagasan, perencanaan sampai pada pelaksanaan, dana evaluasi, dan pengawasan benar-benar ditentukan pusat“Ini 'kan tidak adil karena kalau dilihat besarnya sumbangan pendapatan dari sumber daya alam Kaltim untuk pusat,” tambahnya(rie/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Telkom Minta Baralek Gadang Disiarkan Secara Nasional