jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) sangat menyayangkan lambannya pemerintah daerah menyelesaikan verifikasi, validasi dan pemberkasan data tenaga honorer kategori dua (K2). Harusnya akhir Maret sudah selesai, kemudian mundur ke April, dan molor lagi di bulan Mei.
"Molor terus kerja Pemda ini. Harusnya itu tidak perlu terjadi jika dari awal pendataan honorer K2, BKD melakukan seluruh tahapan dan proses seleksi K2 dengan baik termasuk menjalankan uji publik dengan baik serta tidak meloloskan tenaga bodong," kata Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi dalam keterangan persnya, Sabtu (3/5).
BACA JUGA: Dimenangkan Golput, Pileg 2014 dinilai Paling Bermasalah
FHI juga mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan verifikasi, validasi dan pemberkasan K2 sesuai batas waktu yang telah dijadwalkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada awal Mei. Tidak ada alasan daerah untuk menunda dan tidak perlu takut mengusulkan data K2 yang lolos tes ke BKN jika sudah lengkap serta sesuai ketentuan SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 dan PP Nomor 56 tahun 2012.
"Pemda jangan mengusulkan dan meloloskan data tenaga honorer bodong dalam pemberkasan NIP agar tidak menimbulkan masalah. Sebab dapat berimbas pada terhambatnya penyelesaian tenaga honorer di daerah dan pusat," tegasnya.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Akbar Minta Kembalikan Nama Bapilu
BACA JUGA: Disponsori Pengusaha, Jokowi Sulit Hapus Outsourcing
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah JK, Jokowi Bertemu Abraham Samad di Ruang VIP Bandara
Redaktur : Tim Redaksi