jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi diperkirakan sulit untuk memenuhi tuntutan buruh agar sistem kerja kontrak atau outsourcing dihapuskan. Pasalnya, pencapresan Jokowi didukung modal besar dari kalangan pengusaha.
"Apa mungkin Jokowi melawan para majikan yang memberi support finansial besar ini, termasuk mereka yang menyewakan pesawat untuk kampanye? Bagi dia (Jokowi), dukungan para pemodal ini penting untuk memenangi pilpres," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (3/5).
BACA JUGA: Setelah JK, Jokowi Bertemu Abraham Samad di Ruang VIP Bandara
Jika Jokowi menghapus kebijakan outsourcing maka akan bertentangan dengan kepentingan pengusaha yang menjadi donaturnya. Untuk memastikan sikapnya tehadap kesejahteraan buruh, pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu diminta segera memaparkan visi dan misinya.
Apalagi, kalangan buruh merupakan kelompok masyarakat kecil yang selama ini diasosiasikan sebagai konstituen PDIP.
BACA JUGA: Golkar Harus Cepat Cari Rekan Koalisi
"Padahal buruh dan kelompok wong cilik inilah yang menjadi konstituen PDIP. Tapi ironisnya dia justru menjadi pembela outsourcing yang menindas buruh," ucap Jokowi.
Seperti diberitakan, Jokowi enggan berkomentar banyak mengenai sistem outsourcing di Indonesia. Ia hanya menegaskan bahwa sistem outsourcing tak bisa diterapkan jika bertentangan dengan undang-undang.
BACA JUGA: Mental Jokowi Dinilai Perlu Revolusi
Sistem outsourcing sendiri diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU yang dimaksud diterbitkan pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical jadi Cawapres Tergantung Rapimnas
Redaktur : Tim Redaksi