jpnn.com, JAKARTA - Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mendorong pemerintah segera membuka rekrutmen CPNS guru baru.
Pasalnya, saat ini masih terjadi kekurangan guru PNS, khususnya di jenjang SD sudah sangat mendesak untuk segera diatasi.
BACA JUGA: Belanja Pegawai Lebih 50% APBD Dilarang Rekrut CPNS
Apalagi dari sisi anggaran, pemerintah memiliki dana yang cukup.
Salah satu pendiri sekaligus peneliti PSPK Najela Shihab mengatakan pemerintah harus segera mengambil kebijakan strategis menutup kekurangan guru.
BACA JUGA: Rekrutmen CPNS Dimulai September 2018
Menurut dia pemerintah tidak bisa menunda-nunda, apalagi dikaitkan dengan anggaran. "Kesempatan rekrut guru. Anggaran (untuk gaji dan tunjangan, red) masih terbuka," katanya di Jakarta, Rabu (10/1).
Najelaa mengatakan porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN masih sangat mampu untuk rekrutmen guru baru.
BACA JUGA: 3.700 CPNS dari Lulusan Cumlaude
Apalagi jika pemerintah bersedia memaksimalkan alokasi dana yang ditransfer ke daerah atau dana alokasi umum (DAU).
Dia berharap alokasi dana pendidikan yang ditransfer ke daerah benar-benar untuk dunia pendidikan. Bukan keperluan pembangunan sektor lainnya.
Di dalam APBN 2018 alokasi dana pendidikan mencapai sekitar Rp 440 triliun. Dari alokasi sebesar itu, porsi yang dikirim ke daerah mencapai Rp 279,3 triliun dengan beberapa pos peruntukan.
Perinciannya adalah DAU sebesar Rp 153,1 triliun, tunjangan profesi guru Rp 58,3 triliun, bantuan operasional sekolah Rp 46,7 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 9,1 triliun.
Menurutnya anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah itu sangat besar. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah menunda terus pengisian CPNS guru baru.
Dia berharap kebijakan moratorium rekrutmen CPNS guru baru diperlonggar untuk menambal kekurangan guru.
Najelaa mengakui bahwa di luar gaji PNS guru, kebutuhan anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG) juga besar. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja guru dengan baik.
Hasil pengukuran kinerja itu digunakan sebagai pertimbangan pembayaran TPG. "Guru harus sejahtera," katanya. Tetapi juga harus meningkatkan kinerjanya.
Menurutdia upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru sudah cukup baik. Indikatornya minat menjadi guru saat ini begitu besar.
Terkait rekrutmen CPNS baru tahun ini, sampai sekarang masih "gelap". Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan belum ada perkembangan signifikan terkait rencana rekrutmen CPNS baru 2018.
Ia menuturkan Kementerian PAN-RB masih menunggu validasi data usulan dari masing-masing instansi.
Dia menjelaskan proses validasi data itu betuh waktu. Apalagi belum semua instansi menyampaikan usulan kuota CPNS baru. "Bahkan ada beberapa daerah yang minta perpanjangan waktu," tuturnya. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekrutmen CPNS 2018: Pemprov Ini Usulkan 700 Formasi
Redaktur & Reporter : Soetomo