Lebih dari 40 negara mendesak Tiongkok untuk mengizinkan ketua Komisi HAM PBB berkunjung ke Xinjiang terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap jutaan orang Uyghur.

Desakan ini disampaikan melalui pernyataan bersama yang dibacakan oleh Duta Besar Kanada, Leslie Norton pada, Selasa kemarin (22/06).Diantara mereka yang mendesak adalah Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat.

BACA JUGA: Masih Banyak Warga Australia yang Tidak Mengenal Presiden Jokowi

Tapi Tiongkok membantah semua tuduhan adanya pelecehan dan pelanggaran hak asasi  terhadap orang Uyghur, menyebutkan kamp-kamp penampungan sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memberantas ekstremisme agama.

"Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan lebih dari sejuta orang telah ditahan secara semena-mena di Xinjiang," bunyi pernyataan tersebut.

BACA JUGA: Vaksinasi Dua Dosis Berikan Perlindungan Lebih Baik dari Virus Corona Varian Delta

"Ada pengawasan luas yang secara tidak adil menargetkan orang-orang Uyghur dan warga minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan dasar dan budaya Uyghur."

"Kami mendesak Tiongkok agar memberikan akses segera dan tidak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi (urusan HAM PBB)," demikian isi pernyataan merujuk pada Michelle Bachelet.

BACA JUGA: 2.700 Anak Tewas Akibat Konflik Bersenjata, Sekitar 8.500 Dipaksa Jadi Tentara

Michelle Bachelet adalah Komisaris Tinggi urusan HAM PBB, yang pada Senin kemarin menyatakan pihaknya berharap dapat memenuhi persyaratan kunjungan tahun ini ke Tiongkok, termasuk Xinjiang, untuk memeriksa laporan pelanggaran serius terhadap umat Islam di sana.

Komisi Hak Asasi di PBB telah merundingkan syarat-syarat mendapatkan akses kunjungan ini sejak September 2018. Tanggapan Tiongkok

Jiang Yingfeng, diplomat senior dalam misi Tiongkok untuk PBB di Jenewa, menolak pernyataan bersama itu dan menyebutnya sebagai campur tangan yang didorong oleh "motif politik".

"Kami menyambut baik kunjungan Komisaris Tinggi ke Tiongkok, ke Xinjiang," katanya.

"Kunjungan ini untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama daripada penyelidikan atas dasar praduga bersalah," katanya.

Pernyataan bersama yang dimotori Kanada menyebut terjadinya penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan pemisahan paksa anak-anak dari orangtua mereka di Xinjiang.

Pernyataan juga mengecam UU Keamanan Nasional yang diberlakukan di Hong Kong sejak tahun lalu.

Persidangan pertama atas tuduhan pelanggaran UU itu akan berlangsung pekan ini.

"Kami sangat prihatin dengan memburuknya kebebasan dasar di Hong Kong akibat UU Keamanan Nasional dan tentang situasi HAM di Tibet," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Menanggapi hal ini, Jiang berkata, "Sejak UU Keamanan Nasional berlaku, Hong Kong telah mengalami perubahan dari kekacauan menjadi supremasi hukum." Beijing kecam pelanggaran HAM di Kanada

Sebelum Kanada membacakan pernyataan bersama pada hari Selasa (22/06), Tiongkok dan beberapa negara lain juga menyampaikan pernyataan mereka sendiri di Komisi HAM PBB.

Tiongkok dan sekutunya menyerukan perlunya penyelidikan atas penemuan tulang-belulang anak-anak pribumi di Kanada di lokasi bekas sekolah asrama, memicu kemarahan dari PM Justin Trudeau.

Tulang-belulang 215 anak-anak ditemukan di Kamloops Indian Residential School di British Columbia yang telah ditutup pada 1978.

"Kami menyerukan penyelidikan menyeluruh dan tidak memihak atas semua kasus di mana kejahatan dilakukan terhadap masyarakat adat, terutama anak-anak, untuk menyeret mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, dan menawarkan upaya pemulihan penuh kepada para korban," ujar Jiang Duan, pejabat senior Tiongkok di PBB.

PM Trudeau mengatakan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Kanada telah bekerja dari tahun 2008 hingga 2015 untuk menangani pelanggaran HAM terhadap penduduk asli.

"Di mana keberadaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Tiongkok? Di mana kebenaran mereka? Di mana keterbukaan mereka, seperti yang ditunjukkan Kanada, atas kesalahan mengerikan di masa lalu?" katanya.

Pernyataan Tiongkok yang disampaikan di Komisi HAM PBB ini dilakukan mewakili Rusia, Belarusia, Iran, Korea Utara, Suriah dan Venezuela.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News dalam bahasa Inggris

BACA ARTIKEL LAINNYA... Selandia Baru Bersiap Menghadapi Gempa Berkekuatan 8 SR di Patahan Alpine