jpnn.com - JAKARTA--Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak pemerintah segera merealisasikan janji mengangkat hororer K2 menjadi CPNS sebagaimana hasil panja Komisi II DPR RI bersama pemerintah beberapa waktu lalu.
Pemerintah juga diminta segera merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Honorer untuk menyelesaikan permasalahan dan pengangkatan tenaga honorer secara nasional.
BACA JUGA: Indonesia-Palau Rundingkan Batas ZEE
"Pemerintah melalui MenPAN-RB seharusnya segera melakukan langkah -langkah dan membuat skenario dalam menindaklanjuti hasil panja di DPR RI, baik mempersiapkan pembuatan draf RPP Honorer, menyusun tahapan - tahapan penyelesaian tenaga honorer, anggaran, memutahirkan data yang memenuhi syarat, dan lain-lain," papar Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi kepada JPNN, Minggu (2/8).
FHI, lanjutnya, berharap tahun ini pemerintah sudah menyiapkan dan menyelesaikan hal tersebut, sehingga pada 2016 tenaga honorer sudah mulai diangkat secara bertahap. Selain itu FHI kembali mengingatkan pemerintah daerah segera menyelesaikan usulan tenaga honorer yang telah diverifikasi dan validasi (verval) dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari pejabat berwenang sebagai salah satu syarat untuk memastikan tenaga honorer asli, bukan bodong.
BACA JUGA: Hanya Gara-gara Konferensi Pers Johan Budi akan Dilaporkan ke Bareskrim
"FHI sangat menyayangkan lambatnya beberapa daerah memproses kelengkapan administrasi yang diminta pemerintah pusat. Oleh karena itu FHI meminta adanya kerja sama serta keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional," tandasnya.
Hasbi menambahkan, dalam waktu dekat ini FHI pusat dan daerah telah mengagendakan serangkaian kegiatan untuk mendorong proses penyelesaian K2.
BACA JUGA: Cerita di Balik Meriahnya Muktamar NU, Hotel Penuh, Rumah Warga pun Jadi Penginapan
"Kami akan mendatangi dan mengingatkan pihak-pihak terkait agar penyelesaian tenaga honorer dapat berjalan, bukan mundur ke belakang," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Unsur Polisi, Jaksa dan Hakim Bisa Untungkan KPK
Redaktur : Tim Redaksi