jpnn.com - TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan satu dari tiga provinsi yang mendapatkan pengecualian kebijakan moratorium CPNS.
Dengan kata lain, provinsi baru hasil pemekaran ini diperbolehkan melakukan penerimaan CPNS.
BACA JUGA: Oalah! Kelangkaan Tabung Gas 3 Kg di Bengkulu Semakin Parah
Hanya saja, sampai saat ini belum jelas kapan pendaftaran dan proses seleksi akan dilakukan.
Karena itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltara Norhayati Andris, mendesak pemerintah pusat segera membuka keran rekrutmen CPNS bagi Kaltara.
BACA JUGA: Berusaha Tolong Abangnya, Adik Kembar Malah Ikut Tewas di Kolam Galian
Pasalnya, jumlah pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara masih sangat terbatas.
“Terbatasnya jumlah pegawai itu akan berdampak pada roda pemerintahan,” ujarnya, seperti diberitakan Berau Post (Jawa Pos Group).
Dia juga mengatakan, masyarakat Kaltara pun mengharapkan adanya penerimaan CPNS tahun ini.
BACA JUGA: 11 Jenazah Korban Kapal TKI Tenggelam Diserahkan ke Keluarga
Jika penerimaan CPNS batal dilaksanakan tahun ini, dia yakin banyak masyarakat yang merasa kecewa.
“Karena mungkin saja ada yang telah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari untuk mengikuti tes CPNS,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika penerimaan CPNS dapat dilaksanakan di tahun ini, pihaknya pun meminta kepada pemerintah provinsi dalam hal ini SKPD teknis segera memberikan informasi terkait tata cara penerimaaan CPNS.
Harapannya agar masyarakat yang ada di daerah pedalaman, perbatasan, maupun terluar dapat mempersiapkan diri.
“Jangan sampai ada masyarakat kita yang terlambat mendapatkan informasi itu, jadi harus secepatnya,” tegasnya.
Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam memasukkan berkas-berkas.
“Karena kalau terlambat, maka akan menjadi gejolak lagi di tengah masyarakat ketika ada kekurangan dan lainnya,” pungkasnya. (*/san/fen/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asyiik! Tahun Depan, Surabaya Punya Kereta Gantung
Redaktur : Tim Redaksi